PEKANBARU (RiauInfo) – Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945, red) telah diamandemen pada bulan Agustus tahun 2002. Banyak warga masyarakat yang belum mengehaui tahu jika telah terjadi perubahan di dalam isi UUD 1945.
Karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terus melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.
Dalam rangka mensosialisasikan putusan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MRR) RI, khususnya UUD 1945 itu, selama dua hari, Minggu dan Senin (14/4), tiga anggota MPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bengkalis. Ketiga anggota anggota MPR RI itu adalah GBPH Joyokusumo (Partai Golongan Karya MPR), Dr Idham SH MKn (PDI Perjuangan) dan Drs Munawar Soleh MPd (Partai Amanat Nasional).
Pada hari pertama, ketiga anggota MPR RI itu melakukan sosialiasi kepada para pejabat di lingkup Pemkab Bengkalis. Sosialisai yang dihadiri Bupati Bengkalis diwakili Asisten I H Burhanuddin itu dilaksanakan di Gedung Daerah Laksamana Raja Dilaut. Selain Burhanuddin, adapun pejabat yang turut hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut, diantaranya Kepala Badan Kesbang Linmas dan Infokom H Mukhlis.
Kemudian, Kadis Kependudukan Capil dan Tenaga Kerja H Rospian dan Kadis Koperasi dan UKM H Umran. Kemudian Pertanian dan Peternakan H AhmadRami, Kadis Kesos H Arianto, Kakan Pertanahan H Ismail, Kabag Organisasi Ny Hj Jasmah Riana Sazaly dan Kabag Perlengkapan Fakhruddin.
Sedangkan pada hari kedua, sosialisasi tersebut dilakukan kepada sekitar 150 para Kepala SLPT dan SLTA di daerah ini. Sosialisasi kepada para tenaga pendidik yang juga dilaksanakan di gedung daerah itu, langsung dihadiri Bupati Bengkalis, H Syamsurizal.
Pada kesempatan itu, ketika memberikan materi sosialisasi, khususnya tentang pendidikan nasional, Munawar memuji bebragai kebijakan Pemkab Bengkalis yang memberikan perhatian khusus dalam memajukan sektor pendidikan di daerah ini.
”Apa yang telah dilakukan Bupati Bengkalis ini, ketika melakukan kunjungan kerja akan saya sosialisasikan ke daerah lain agar dapat dijadikan refrensi”, janji Munawar, anggota Komisi X DPR RI asal pemilihan Provinsi Jawa Tengah. Khusus untuk sertifikasi guru, Munawar mengatakan, pada tahun 2008 ini DPR RI telah menyetuji anggaran untuk serifikasi 200.000 guru di seluruh Indonesia.
Sementara ketika menjawab pertanyaan salah seorang peserta tentang standar kelulusan ujian nasional (UN), Munawar menjelaskan DPR RI, khsusunya Komisi X, memang menyetujui dan perlu dilakukannya UN.
”Tapi bukan sebagai satu-atunya alat penentu kelulusan. Hanya untuk maping (pemetaaan) mutu pendidikan.
Dimana sekolah-sekolah yang nilai UN-nya di bawah standar agar dapat dibantu sarana dan prasarana sehingga ke depan hasilnya menjadi lebih baik. Misalnya laboratorium. Sedangkan sekolah yang nilainya baik, dibiarkan mandiri. Tapi pemerintah tetap ngotot dengan pelaksanaan UN sebagai penentu kelulusan,” terang Munawar.
Sementara itu, dalam paparannya Joyokusumo mengatakan, hingga saat ini masih ada beberapa Tap MPRS/MPR yang dinyatakan tetap berlaku, meskipun dengan berbagai ketentuan.
”Sebagai produk hukum, hal itu harus diketahui, dipahami dan tetap mengikat seluruh warga negera Indonesia,” Joyokusumo seraya mengatakan sosialisasi yang dilakukan sebagai implementasi Pasal 8 ayat (1) huruf d UU No 22 Tahun 2003.
Pada bagian lain, dalam sambutan singkatnya, Bupati Bengkalis mengatakan, Pemkab Bengkalis telah melakukan kegiatan sosialisasi serupa kepada masyarakat masyarakat di daerah ini. ”Sosialisi tersebut telah dilaksanakan selama tiga tahun berturut-turut. Mulai tahun 2005 hingga 2007,” kata Syamsurizal.
Meskipun demikian, Syamsurizal meminta seluruh guru yang ada di Negeri Junjungan ini untuk dapat berpartisipasi aktif mensosialisasikan keputusan MPR RI itu. Khususnya tentang perubahan UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali itu. ”Terutama kepada siswa-siswi di sekolah masing-masing,” harap kandidat doktor di salah satu universitas di Malaysia ini.(ad)
