TERKAIT ADA PERDA DITOLAK PEMERINTAH PUSAT Yuherman Yusuf: Biro Pemerintah dan Hukum Pemprov Riau Harus Proaktif

PEKANBARU (RiauInfo) - Komisi A DPRD Riau menilai hasil evaluasi yang telah dilakukan tahun 2007 ini, bahwa Biro Pemerintahan dan Hukum Pemerintahan Provinsi Riau masih lemah dalam mempertahankan kebijakan di Pemerintah Pusat terkait adanya Peraturan Daerah (Perda) ditolak. Untuk itu, kedepannya Biro Pemerintahan dan Hukum Pemprov Riau harus proaktif mencermati semua masalah. 

"Hasil evaluasi tahun lalu menjadi catatan penting untuk kami mengkoreksinya. Jika kita ingin mendapatkan tempat ke pemerintah pusat, segala cara harus ditempuh sesuai dengan jalurnya. Oleh karena itu, Biro Pemerintahan dan Hukum Pemprov Riau cepat tanggap melihat kondisi yang terjadi saat ini," ungkap Ketua Komisi A Drs H Yuherman Yusuf kepada RiauInfo di KONI Riau, Sabtu (3/11). Menurut Yuherman, ditolaknya beberapa Perda yang telah disahkan DPRD Riau, suatu akibat lemahnya kinerja di Biro Pemerintahan dan Hukum Pemprov Riau. Hal ini sangat disayangkan, karena Perda yang dibuat atas dasar mengedepankan kepentingan masyarakatpun ditolak oleh Pemerintah Pusat. Terkesan, bahwa Biro Pemerintahan dan Hukum Pemprov Riau tak mau ikut campur dalam mempertahankan kebijakan Perda tersebut. Salah satu contoh Perda yang ditolak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah Perda Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). "Kami (Komisi A DPRD Riau) tak menginginkan kondisi seperti ini terus berlarut dikemudian hari. Agar pemerintah pusat tidak sewenang-wenangnya dengan daerah, maka Biro Pemerintahan dan Hukum Pemprov Riau harus mengambil suatu terombosan baru. Sehingga pemerintah pusat mengerti akan kebutuhan daerah dengan adanya Perda yang dibuat," pintanya. Sementara itu, Kepala Sub Bagian Biro Pemerintahan dan Hukum Pemprov Riau, Drs Syafri Yoes mengatakan sangat berterima kasih sekali atas perhatian dan masukan yang diberikan Komisi A. "Dengan adanya masukan ini, Insya Allah tahun depan kami dapat memperbaiki kesalahan tahun ini. Kami berjanji akan selalu meningkatkan koordinasi antara instansi terkait hingga ke pemerintah pusat. Sehingga apa yang kita harapkan secara bersama-sama dapat tercapai," katanya mengakhiri. (Dd)
 

Berita Lainnya

Index