PEKANBARU (RiauInfo) - Untuk meningkatkan kualitas perawat, mulai tahun depan, pemerintah tak akan lagi mengeluarkan izin baru pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes).
Hal itu dikatakan Ketua PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Jakarta, Prayetni MKep dalam Seminar Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Keperawatan Menyongsong Riau Sehat 2008 di Hotel Furaya, Pekanbaru, Sabtu (28/4).
Seminar yang ditaja Stikes Maharatu bekerjasama dengan PPNI Riau tersebut, dibuka Kadis Kesehatan Riau diwakili Ny Erni Ismail SKM MKep serta diikuti 200 perawat dan mahasiswa keperawatan di kota ini. Turut hadir Ketua Yayasan Tengku Maharatu dr Elmi Ridar SpA.
Menurut Prayetni, penghentian izin baru Stikes ditempuh dalam upaya untuk meningkatan kualitas perawat. Sebab hingga kini mutu perawat di Indonesia masih relatif rendah, baik keterampilan, pelayanan, keramahan, kredibilitas, komunikasi, kerjasama tim dan sebagainya. Padahal, tantangan era globalisasi sangat besar. “Tahun 2010 tenaga perawat dari luar negeri seperti Thailand , sudah boleh berkarir di Indonesia , termasuk Riau. Ini tantangan serius lantaran kualitas mereka jauh lebih baik,” katanya.
Karena itu Stikes yang ada mesti bisa mencetak tenaga perawat berkualitas. Sehingga kelak mereka mampu berpraktik secara etis, legal dan peka budaya, menguasai manajerial serta senantiasa mengembangkan diri. “Semua ini hanya dapat dilakukan oleh Stikes yang bertanggungjawab, punya izin dan melakukan koordinasi pembinaan dengan Dinas Kesehatan sebagai pihak yang akan menguji kompetensi lulusan,” ujarnya.
Menurut pakar hukum kesehatan Riau dr Riswandi SpA MH, yang juga tampil sebagai pembicara mengemukakan, rendahnya kualitas pelayanan para perawat kepada masyarakat, terkait erat dengan rendahnya gaji dan kesejahteraan yang mereka terima. “Saya sudah pernah curhat soal ini kepada kawan-kawan di DPRD Riau,” katanya.
Selain gaji, menurut dr Elmi, miskinnya fasilitas rumahsakit, ketidaknyamanan kerja serta jenjang karir yang tak jelas, juga menentukan kualitas perawat dalam memberikan pelayanan. “Di Kelantan Malaysia , yang dulu belajar ke kita, kini bidang kesehatannya 20 tahun meninggalkan kita,” ujarnya.
Memang, kata Prayetni, 85 persen perawat di Indonesia saat ini dipastikan terkena ‘penyakit’ jenuh kerja, cuek, malas-malasan dan tak punya cita-cita. Meski tak sepenuhnya hal tersebut terjadi akibat gaji yang kecil.
Meski izin baru tak ada lagi, namun perguruan tinggi kesehatan setingkat Diploma sejenis Akbid dan Akper, kata Prayetni boleh meningkatkan status mereka menjadi Stikes.
Kadiskes Riau menegaskan, meski hingga tahun 2010 Riau masih kekurangan 5.383 perawat lagi, namun pihaknya tetap akan melakukan uji kompetensi terhadap mutu lulusan Stikes yang ada di Riau. “Saat ini masih ada satu Stikes lagi yang belum berada di bawah binaan Diskes Riau,” katanya.Tak Ada Lagi Izin STIKES Baru
PEKANBARU (RiauInfo) - Untuk meningkatkan kualitas perawat, mulai tahun depan, pemerintah tak akan lagi mengeluarkan izin baru pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes).
Hal itu dikatakan Ketua PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Jakarta, Prayetni MKep dalam Seminar Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Keperawatan Menyongsong Riau Sehat 2008 di Hotel Furaya, Pekanbaru, Sabtu (28/4).
Seminar yang ditaja Stikes Maharatu bekerjasama dengan PPNI Riau tersebut, dibuka Kadis Kesehatan Riau diwakili Ny Erni Ismail SKM MKep serta diikuti 200 perawat dan mahasiswa keperawatan di kota ini. Turut hadir Ketua Yayasan Tengku Maharatu dr Elmi Ridar SpA.
Menurut Prayetni, penghentian izin baru Stikes ditempuh dalam upaya untuk meningkatan kualitas perawat. Sebab hingga kini mutu perawat di Indonesia masih relatif rendah, baik keterampilan, pelayanan, keramahan, kredibilitas, komunikasi, kerjasama tim dan sebagainya. Padahal, tantangan era globalisasi sangat besar. “Tahun 2010 tenaga perawat dari luar negeri seperti Thailand , sudah boleh berkarir di Indonesia , termasuk Riau. Ini tantangan serius lantaran kualitas mereka jauh lebih baik,” katanya.
Karena itu Stikes yang ada mesti bisa mencetak tenaga perawat berkualitas. Sehingga kelak mereka mampu berpraktik secara etis, legal dan peka budaya, menguasai manajerial serta senantiasa mengembangkan diri. “Semua ini hanya dapat dilakukan oleh Stikes yang bertanggungjawab, punya izin dan melakukan koordinasi pembinaan dengan Dinas Kesehatan sebagai pihak yang akan menguji kompetensi lulusan,” ujarnya.
Menurut pakar hukum kesehatan Riau dr Riswandi SpA MH, yang juga tampil sebagai pembicara mengemukakan, rendahnya kualitas pelayanan para perawat kepada masyarakat, terkait erat dengan rendahnya gaji dan kesejahteraan yang mereka terima. “Saya sudah pernah curhat soal ini kepada kawan-kawan di DPRD Riau,” katanya.
Selain gaji, menurut dr Elmi, miskinnya fasilitas rumahsakit, ketidaknyamanan kerja serta jenjang karir yang tak jelas, juga menentukan kualitas perawat dalam memberikan pelayanan. “Di Kelantan Malaysia , yang dulu belajar ke kita, kini bidang kesehatannya 20 tahun meninggalkan kita,” ujarnya.
Memang, kata Prayetni, 85 persen perawat di Indonesia saat ini dipastikan terkena ‘penyakit’ jenuh kerja, cuek, malas-malasan dan tak punya cita-cita. Meski tak sepenuhnya hal tersebut terjadi akibat gaji yang kecil.
Meski izin baru tak ada lagi, namun perguruan tinggi kesehatan setingkat Diploma sejenis Akbid dan Akper, kata Prayetni boleh meningkatkan status mereka menjadi Stikes.
Kadiskes Riau menegaskan, meski hingga tahun 2010 Riau masih kekurangan 5.383 perawat lagi, namun pihaknya tetap akan melakukan uji kompetensi terhadap mutu lulusan Stikes yang ada di Riau. “Saat ini masih ada satu Stikes lagi yang belum berada di bawah binaan Diskes Riau,” katanya.
