PEKANBARU (RiauInfo) - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan calon independen maju dalam Pilkada mendatang langsung ditanggapi sejumlah tokoh masyarakat Riau. Diantaranya Tabrani Rab menyatakan akan ikut dalam bursa Pilkada Gubri mendatang melalui jalur independen tersebut.
Hal ini menjadi berita utama dua harian terbitan Pekanbaru, Kamis (26/7) ini. Diantaranya Tribun Pekanbaru menyebutkan selain Tabrani, Fauzi Kadir juga menyatakan keinginan untuk ikut dalam Pilkda Gubri tahun 2008 mendatang melalui jalur independen itu. Berita tersebut berjudul "Tabrani-Fauzi Calon Gubri[i]".
Berita yang sama juga menjadi headline Pekanbaru Pos hari ini. Malah dalam beritanya, harian ini menyebutkan Tabrani Rab mengaku telah menyiapkan dana segar sebesar Rp500 miliar untuk keperluan mencalonannya sebagai Gubri. Berita itu berjudul "[i]Tabrani Siap Modal Rp500 M".
Sedangkan berita utama Media Riau hari ini tentang kunjungan Menteri PU Joko Kirmanto ke Riau. Dalam beritanya berjudul "Menteri PU Prioritaskan Perbaikan Jalan Lintas Timur" menyebutkan dalam kunjungan tersebut Joko melakukan peninjauan jalan lintas timur Sumatera yaitu jalan dari perbatasan Sumut-Riau hingga perbatasan Riau-Jambi.
Sementara itu Pekanbaru MX dalam beritanya berjudul "Kepergok Mencuri, Tikam 3 Warga" mengambarkan betapa brutalnya pelaku aksi pencurian yang kepergok warga saat mencuri di bengkel Jalan Imam Munandar. Dia nekad menikam tiga orang warga yang akan menangkapnya.
Riau Mandiri hari ini menyoroti masalah proyek 11 SMK di Riau yang berjalan tidak seperti yang diharapkan. Menurut Kadisdik Riau HM Wardan, sekolah yang dibangun oleh Kimpraswil itu tidak memiliki perencanaan dan jauh dari harapan. Berita itu berjudul "Proyek 11 SMK di Riau Tidak Beres: Kimpraswil Harus Tanggung Jawab".
Pernyataan Menkum HAM Andi Mataltta yang keberatan dengan putusan MK soal calon independen menjadi berita utama Riau Pos hari ini. Harian ini mengutip tanggapan dari Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang menyebutkan dengan pernyataan itu Menkum HAM selain tidak etis juga mengintervensi keputusan lembaga yudikatif. Berita itu berjudul "Menkum HAM Dinilai Tidak Etis".
Metro Riau hari ini menyebutkan Presiden SBY telah memutuskan untuk tidak menghadiri wisuda lulusan IPDN 4 Agustus mendatang. Keputusan ini ada kaitannya dengan tindak kekerasan yang terjadi di kampus tersebut. Berita itu berjudul "SBY 'Ogah' Hadiri Wisuda IPDN".
Sementara itu Riau Tribune mengangkat kekesalan Menhut MS Kaban terhadap Walhi yang melaporkan masalah kehutanan kepada Presiden SBY. Bahkan Kaban menyatakan siap melakukan perlawanan jika Walhi melakukan character assasination, tendensius serta menjurus pada hal-hal yang bersifat pribadi. Berita itu berjudul "Jika Laporan Walhi Dipolitisasi: Kaban Siap Melawan".(Ad)
