PEKANBARU (RiauInfo) - Salah seorang kepala sekolah yang tidak mau disebutkan identitasnya melakukan curhat dengan anggota Komis I DPRD KOta Pekanbaru Muhammad Sabaruddi. Isi curhat tersebut, mengeluhkan sistem pengambilan anggaran Ujian Nasional (UN) lewat Disdikpora dengan cara memberi laporan UN dulu, lalu baru dapat dana anggaran.
Sistem seperti ini menurutnya kurang efektif dan terkesan lama. Seharusnya menjelang pelaksanaan UN, Disdikpora telah mengeluarkan anggaran tersebut demi operasional di lapangan, terangnya.
Curhat kepsek pada Sabarudi saat reses nya di Mesjid Nurul Ilahi RT 3 RW 6 Kecamatan Limapuluh ini ternyata mendapat respon positif. Menurutnya, dirinya cukup menyayangkan ini terjadi. Mestinya ada upaya dari Disdikpora melakukan pendekatan terlebih dahulu tentang kesulitan yang sedang dihadapi sebuah sekolah.
Ia tidak menampikkan salah satu penyebab pungutan-pungutan dana yang terjadi dari sekolah-sekolah karena adanya suatu sistem birokrasi yang cukup panjang.
Sehingga sekolah yang memerlukan dana operasional mungkin terpaksa memungut kepada siswa. Untuk itu kata Sabarudi, kemudian hari tidak ada lagi masalah seperti ini. Ditambahkannya, masalah ini harus didudukan. Apakah ini telah sesuai dengan situasi.
Dari acara reses yang dilaksanakan pada 26/04 tersebut, beberapa warga menyampaikan keluhan pungutan sekolah lainnya. Dimana dilaporkan SMA 6 dan SMP 10 telah memungut uang sekolah. Selain itu, ada juga Erni salah seorang dari ibu mempermasalahkan pungutan uang yang dilakukan sekolah seperti pembelian buku pada hal dana BOS telah menggratiskan sekolah dari pungutan-pungutan terhadap pembelian buku pelajaran.
Kemudian ada juga keluhan tentang beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) di kecamatan itu, telah terhambat akibat pembangunan perumahan Jondul. Jadi menurut salah seorang warga yang hadir pada saat itu, masalah ini mesti diperhatikan. Karena ini akan berdampak pada musim hujan.(muchtiar)
