PEKANBARU (RiauInfo) - Kegagalan 40 orang rombongan DPRD Riau untuk melakukan Studi Banding (Stuban) ke luar negeri, membuat kalangang DPRD Riau merasa kecewa. Akibat dari secarik kertas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan "Kawat" melarang DPRD Riau berangkat ke luar negeri (LN).
Kekecewaan itu terlihat dimuka-muka anggota DPRD Riau yang telah lama menyatakan dirinya akan ikut stuban ke luar negeri, termasuk juga Ketua DPRD Riau, drh H Chaidir MM. "Walaupun saya menyatakan tidak berangkat, tapi apa yang dirasakan anggota DPRD Riau juga saya rasakan," ungkapnya Chaidir kepada RiauInfo di Kantor DPRD Riau, Kamis (8/11).
Menurut Chaidir, sebetulnya Mendagri mengeluarkan kawat itu berdasarkan impres dan Permendagri. Dalam Impres dan Permendagri tersebut memang untuk kunjungan keluar negeri itu harus mempunyai prioritas tinggi. Dan juga terkait dengan aturan-aturan yang sedang dibahas di tanah air (Indonesia).
"Kalau memang itu yang menjadi dasar sulit bagi kita untuk proses memberikan izin kepada DPRD Riau stuban ke luar negeri. Memang dari awal telah saya sampaikan kalau perjalan ke luar negeri itu sudah ada izin baru kita lakukan. Kalau tak ada izin tak akan kita lakukan," katanya.
Jadi mengacu kepada Kawat dari Mendagri, secara otomatis keberangkatan 40 rombongan DPRD Riau ke tiga negara yakni Arab Saudi, Tokyo dan Roma batal. Surat Kawat yang diterima Rabu (7/11) sore kemarin mengatakan dengan sedetail-detailnya memberikan persyaratan bagi wakil rakyat yang ingin melakukan studi banding ke luar negeri.
"Kawat Mendagri itu menekankan, bahwa kunjungan ke luar negeri harus dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan sangat tinggi dengan sasaran prioritas berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan keterangan ini tak mungkin lagi kita perjuangkan, tentu kita batalkan," keluhnya.
Mengenai anggaran yang masuk dalam APBD Riau tahun 2007 ini akan dikembalikan ke Kas Daerah. Disamping itu juga, Chaidir tak berani menganggarkan kegiatan ini masuk di tahun 2008 mendatang. "Berdasarkan pengalaman yang telah kita terima, tak mungkin lagi kegiatan ini dimasukan ke APBD Riau tahun 2008 nanti," katanya mengakhiri. (Dd)Stuban ke LN Gagal, DPRD Riau Kecewa
PEKANBARU (RiauInfo) - Kegagalan 40 orang rombongan DPRD Riau untuk melakukan Studi Banding (Stuban) ke luar negeri, membuat kalangang DPRD Riau merasa kecewa. Akibat dari secarik kertas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan "Kawat" melarang DPRD Riau berangkat ke luar negeri (LN).
Kekecewaan itu terlihat dimuka-muka anggota DPRD Riau yang telah lama menyatakan dirinya akan ikut stuban ke luar negeri, termasuk juga Ketua DPRD Riau, drh H Chaidir MM. "Walaupun saya menyatakan tidak berangkat, tapi apa yang dirasakan anggota DPRD Riau juga saya rasakan," ungkapnya Chaidir kepada RiauInfo di Kantor DPRD Riau, Kamis (8/11).
Menurut Chaidir, sebetulnya Mendagri mengeluarkan kawat itu berdasarkan impres dan Permendagri. Dalam Impres dan Permendagri tersebut memang untuk kunjungan keluar negeri itu harus mempunyai prioritas tinggi. Dan juga terkait dengan aturan-aturan yang sedang dibahas di tanah air (Indonesia).
"Kalau memang itu yang menjadi dasar sulit bagi kita untuk proses memberikan izin kepada DPRD Riau stuban ke luar negeri. Memang dari awal telah saya sampaikan kalau perjalan ke luar negeri itu sudah ada izin baru kita lakukan. Kalau tak ada izin tak akan kita lakukan," katanya.
Jadi mengacu kepada Kawat dari Mendagri, secara otomatis keberangkatan 40 rombongan DPRD Riau ke tiga negara yakni Arab Saudi, Tokyo dan Roma batal. Surat Kawat yang diterima Rabu (7/11) sore kemarin mengatakan dengan sedetail-detailnya memberikan persyaratan bagi wakil rakyat yang ingin melakukan studi banding ke luar negeri.
"Kawat Mendagri itu menekankan, bahwa kunjungan ke luar negeri harus dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan sangat tinggi dengan sasaran prioritas berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan keterangan ini tak mungkin lagi kita perjuangkan, tentu kita batalkan," keluhnya.
Mengenai anggaran yang masuk dalam APBD Riau tahun 2007 ini akan dikembalikan ke Kas Daerah. Disamping itu juga, Chaidir tak berani menganggarkan kegiatan ini masuk di tahun 2008 mendatang. "Berdasarkan pengalaman yang telah kita terima, tak mungkin lagi kegiatan ini dimasukan ke APBD Riau tahun 2008 nanti," katanya mengakhiri. (Dd)
