Strategi Mengatasi Empat Isu Strategis

792 views

BENGKALIS (RiauInfo) – Bupati H Syamsurizal menjelaskan, dengan mencermati perkembangan global, regional maupun lokal, maka Pemkab Bengkalis senantiasa menerapkan strategi pembangunan di daerah ini sebagai upaya mengatasi empat isu strategis. Yaitu, pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), ekonomi kerakyatan, dan pembangunan pendukung lainnya. Keempat isu itu, selanjutnya dijabarkan dalam berbagai program-program pembangunan. 

Diwakili Sekretaris Daerah H Sulaiman, hal itu dikemukakan bupati ketika membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bengkalis tahun 2007. Pembukaan kegiatan untuk menyusun rencana pembangunan tahun 2008 itu, dilaksanakan di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja Dilaut Bengkalis, Rabu (7/3) kemarin.

Kebijakan pembangunan infrastruktur, kata bupati, dilaksanakan untuk mendukung percepatan peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan dasar untuk masyarakat. Kebijakan ini, katanya, diwujudkan dengan menyediakan berbagai fasilitas fisik yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Seperti listrik, air minum, rumah sakit, pasar, gedung sekolah, rumah ibadah, prasarana dan sarana perhubungan (jalan, jembatan, dan pelabuhan).

“Pembangunan dan penyediaan infrastruktur ini, selain bertujuan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, juga dimaksudkan untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan pembangunan SDM serta mendukung optimalisasi pemanfaatan potensi yang dimiliki yang pada gilirannya akan menjadi lokomotif penggerak roda perekonomian daerah,” papar Syamsurizal.

Ketika berbicara tentang strategi pembangunan SDM, Syamsurizal mengungkapkan, hal ini diimplementasikan dalam bentuk pembangunan pendidikan formal dan non formal, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Menurutnya, Pemkab Bengkalis memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini yang antara lain dilaksanakan melalui pembangunan dan peningkatan berbagai sarana dan prasarana pendidikan.

“Pembangunan SDM ini dimaksudkan agar masyarakat Kabupaten Bengkalis menjadi masyarakat yang berkualitas dan cerdas, sehingga mampu berperan dan bersaing dalam merebut berbagai peluang dan mampu mengatasi berbagai tantangan dalam era globalisasi yang semakin kompetitif di masa mendatang, dengan tetap memelihara jati diri, budaya bangsa dan daerah,” katanya.

Selain itu, tambahnya, peningkatan kualitas SDM ini juga bertujuan untuk meningkatkan intelektualitas manusia, khususnya sumber daya masyarakat yang ada di pedesaan. “Sebab, bilamana intelektualitas masyarakat pedesaan sudah terbangun diharapkan bahwa dengan sendirinya masyarakat desa tersebut akan membangun dirinya,” harap Syamsurizal.

Masih menurut Syamsurizal, pembangunan ekonomi kerakyatan dilakukan dengan prinsip-prinsip yang memberikan perhatian khusus kepada upaya peningkatan ekonomi rakyat secara permanen dan berskala jangka panjang dengan langkah-langkah nyata yang diantaranya diarahkan pada perluasan akses rakyat terhadap sumber daya pembangunan.

“Konsep pengembangan ekomoni kerakyatan yang dilakukan diarahkan pada program-program yang mempunyai dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejateraan masyarakat, menyentuh masyarakat banyak, membentuk landasan yang kuat bagi pembangunan ekonomi masyarakat banyak, serta berkesinambungan. Strategi yang ditempuh di bidang pembangunan ekonomi kerakyatan didasarkan kepada optimalisasi potensi wilayah dengan memanfaatkan keunggulan komparatif berbasis sumberdaya alam,’ ujar Syamsurizal.

Selanjutnya, kata Syamsurizal, keberhasilan pengembangan ekonomi kerakyatan dipengaruhi beberapa faktor, seperti dukungan infrastruktur yang memadai, kualitas dan kuantitas SDM yang di dalamnya termasuk kemampuan penguasaan teknologi, ketersediaan pasar (market), penguasaan manajemen baik produksi maupun keuangan, serta ketersediaan modal.

“Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bengkalis harus dan terus diarahkan pada upaya menciptakan terbangunnya prasarana dan sarana produksi dan pasar yang mantap, serta tenaga kerja yang siap pakai,” imbuh Syamsurizal seraya mengatakan strategi pembangunan di Kabupaten dengan juga untuk untuk mempersiapan jika di daerah ini minyak bumi tidak dapat diandalkan lagi sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Sementara itu dan terkait dengan rencana pembangunan yang dibuat, rencana tersebut harus senantiasa menerapkan asas partisipatif yang melibatkan semua stakeholders. Namun demikian, hal itu juga harus tetap dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dan menyelaraskan antara kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan isu strategis daerah.

“Setiap program maupun kegiatan yang akan dituangkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah senantiasa harus memaduserasikan antara kebijakan pemerintah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dengan usulan aspirasi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sementara itu ketika memberikan pandangan legislatif, Bagus Santoso mengutarakan bahwa apapun bentuk rencana yang dibuat, semuanya harus bermuara kepada upaya untuk mensejahterakan anak negeri yang tentunya harus sejalan dengan rencana pembangunan nasional secara keseluruhan.

“Menjadi harapan bersama, program yang disusun ini nantinya akan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undang, efesien, ekonomis, efektif, ransparan dan bertangung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat yang diwujudkan dalam APBD yang dapat diterima semua pihak,” harap Bagus Santoso.

Sementara itu, selaku ketua pelaksana Musrenbang, Kepala Bappeda Bengkalis H Azwar menjelaskan, kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini bertujuan untuk mendapatkan masukan akhir penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2008, yang meliputi Kebijakan Umum dan Prioritas Pembangunan daerah.

Kemudian, tambah Azwar, untuk menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi dan sinergi program dan kegiatan pembangunan antar stakeholders serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

“Serta, untuk mensinkronkan agenda dan program prioritas nasional dan provinsi dengan agenda dan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis dan sebagai wadah konsultasi publik bagi segenap stakeholders pembangunan untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya.” tambah Azwar.

Selain Wakil Ketua DPRD Bagus Santoso dan Dewi Anggraini dan Muspida, terlihat hadir dalam pembukaan Musrenbang yang diikuti seluruh camat dan kepala unit satuan kerja di lingkungan Pemkab Bengkalis itu diantaranya, H Barmawi, H Usman Effendi R, H Azmi RF dan H Yahya Tawaf. Kemudian, H Revolyasa, Syafro Maizal, Salfian Daliandi, Bahur Jamil, Supri, Syarwan Antoni dan Darmizal. Sedangkan dari Pemprov Riau, antara lain mantan Kabag Humas Pemko Dumai, Herdi Salioso.

 

Posting Terkait