Andi menambahkan rekomendasi sudah merupakan intervensi legislative terhadap eksekutif. Sebab tugas dan fungsi dewan tidak termasuk mendisposisikan seorang pejabat untuk mundur.
Lebih lanjut dia mengatakan evaluasi kinerja pejabat pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau merupakan kewenangan langsung dari gubernur Riau.
“Saya bukan berpihak pada eksekutif. Seharusnya persoalan ini berjalan sesuai koridor yang benar. Jangan membuat masyarakat bingung dalam menyelesaikan konflik antara DPRD Riau dengan Kepala BKS Riau,” jelasnya.
Menurut Andi seharusnya dalam hal ini legislatif bisa memanggil Kepala BKS untuk dimintai keterangannya atau melayangkan surat protes resmi kepada Gubernur Riau.
Bahkan bila pelanggaran itu sudah bersifat tindak pidana, dewan bisa melaporkannya ke kepolisian.
Andi berharap ketegangan DPRD Riau dengan Kepala BKS ini tidak menjadi polemik berkepanjangan di media massa yang dapat membingungkan karena tidak terkomunikasi secara baik kepada masyarakat apa esensinya.
SOAL REKOMENDASI PEMECATAN DARLIS ILYAS Dewan Dinilai Tidak Paham Tugas dan Fungsi
Kiki
Senin, 11 Desember 2006 - 05:33:07 WIB
Pilihan Redaksi
IndexSMSI Riau Gelar Workshop ''Publisher Rights'' Bersama Ketua Dewan Pers
Kepala BNPB Pimpin Rakor Penanganan Erupsi Gunung Ruang
Setelah Lebaran, PWI Pusat Kembali Gelar UKW Gratis se-Indonesia
Wow, Tiga Gubernur Riau Pada Masanya Hadir pada Buka Puasa Bersama PWI Riau
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Politik
PWI Pokja Pekanbaru Beri Pelatihan Jurnalistik Dasar Kepada Siswa SMA Negeri 10
Kamis, 01 Desember 2022 - 16:43:12 Wib Politik
Mappilu PWI Riau Ikuti Raker Pemantau Pemilu, Rusidi: Bawaslu Tidak Bisa Kerja Sendiri
Senin, 01 April 2019 - 07:05:38 Wib Politik
Sosialisasikan Pilgubri 2018 KPU Riau Undang 45 Anggota PWI Riau
Ahad, 10 Juni 2018 - 15:35:16 Wib Politik