PEKANBARU (RiauInfo) - Melunaknya sikap Pemko Pekanbaru terhadap rencana untuk meniadakan anggaran tunjangan transportasi terhadap guru swasta direspon anggota dewan dengan positif. Salah satunya adalah anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Syafril. Menurutnya, rencana Pemko tersebut harus harus disoport.
Hal ini dikatakannya di balai Payung Sekaki, Rabu (12/11).
Lebih lanjut ujar Syafril, terkait adanya kekeliruan tentang penggunaan anggaran terhadap guru swasta tersebut, diharapkan Pemko bisa melakukan koordinasi dengan pihak BPK, demi kemajuan dunia pendidikan.
Meski demikian, Syafril mempertanyakan kenapa harus ada perbedaan, sementara sama-sama berstatus sekolah swasta, contohnya adalah MDA bisa mendapatkan anggaran tunjangan transportasi tersebut, lalu kenapa sekolah swasta lainnya tidak dapat, ujarnya mengakhiri.(muchtiar)
.jpg)
