PEKANBARU (RiauInfo) - Sebanyak 19 orang PNS Pemprov Riau terdaftar sebagai pemohon non aktif jabatan bahkan non aktif sebagai PNS. Hal ini terkait posisi PNS pada pilkada eksekutif maupun legislatif yang berlangsung di beberapa kabupaten/kota, khususnya di Provinsi Riau.
Sesuai UU 43 tahun 1999 tentang keterlibatan PNS untuk mengikuti Pilkada dan parpol telah ditentukan. Seperti jika PNS mengikuti Pilkada, PNS bisa mengajukan permohanan non aktif pada jabatannya saja. Sedang jika seorang PNS langsung terjun ke sebuah Partai politik sebagai anggota atau pengurus partai, PNS tersebut harus berhenti dari statusnya sebagai pegawai negeri.
Di Riau, saat ini PNS yang ikut Pilkada dan non aktif jabatan tecatat di BADP Riau sebanyak 10 orang sejak 2005 hingga 2006 lalu. Pada 2005 ada 4 orang PNS, dan di 2006 tercatat 6 orang.
Data 2005 termasuk PNS dari Batam, Bengkalis Dumai dan Inhu masing-masing satu orang. Sedang pada 2006, tercatat dari kabupaten Kampar, Siak, Rokanhulu, Rokanhilir masing-masing satu orang PNS ikut Pilkada tersebut.
Namun PNS yang terlibat dan terjun langsung dalam partai politik, baik sebagai pengurus parpol maupun anggota parpol, sehingga mesti menaggalkan status Pegawai Negeri Sipilnya, sejak 1999-2004 tercatat 9 orang.
Pada 1999, dari Kabupaten Bengkalis satu orang, Pekanbaru satu orang dan dari Pemprov Riau dua orang. Sedang pada 2003, dari Kabupaten Kampar satu orang dan dua orang lagi dari Pemprov Riau. Selanjutnya pada 2004, PNS yang rela melepas status pegawainya tercatat dua orang, yakni dari Inhil dan Pemprov Riau.
Menjawab kenyataan para abdi rakyat tersebut mampu meninggalkan jabatan bahkan status PNS-nya, Sanusi Lubis selaku Kabid Antar Lembaga BIKKB Riau mengatakan, hal ini terkait kematanagn yang bersangkutan memilih status mereka dalam politik.
"Tentunya mereka yang memutuskan pilihan sebagai pengurus atau anggota Parpol tertentu punya alasan kuat hingga mampu meniggalkan status Pegawainya," terang Sanusi, pada RiauInfo, Selasa (21/8), saat acara Koordinasi Forum Diskusi Politik Pilgub-Wagub 2008, di Hotel Sriindra Pura, Pekanbaru.(Surya)
