PEKANBARU (RiauInfo)- Ketua DPRD Riau, drh.H Chaidir MM menilai bahwa penegakan hukum di Riau "Okey" tapi belum profesional. Bahwa suatu hukum tak dapat keluar dari rel yang telah mengaturnya. Jadi bagaimana aturan hukum di Riau?
"Ya, seakan-akan aturan hukum di daerah ini (Riau) tak bertuan lagi. Saya sangat tidak setuju para pejabat di Riau dihukum. Dimana yang saya ketahui hukum tak boleh keluar dari relnya," cetusnya kepada wartawan di Kantor DPRD Riau, Rabu (4/7).Menurutnya, ini telah menjadi perhatian serius dari semua kalangan dewan yang duduk disini (DPRD Riau). "Kita akan membahas masalah hukum di Riau dengan cepat. Agar semuanya dapat terselesaikan dengan baik," pintanya.
Terang Chaidir "Biarlah saya yang ditahan, asalkan jangan sampai tokoh-tokoh di Riau ditahan. Ini bukti keikhlasan saya dalam membangun suatu daerah yang saya cintai (Riau)," katanya optimis.
"Kita tak menginginkan perang pendapat seperti itu. Yang rugikan masyarakat kita dan masyarakat banyak. Hukum memang harus dihormati. Tapi hukum harus dapat memperhatikan anggota masyarakat. Jangan sampai hukum mempermalukan masyarakat," keluhnya.
Contohnya Bupati, "Bupati dipilih oleh rakyat dan kita harus menghargai hal itu. Yang mana orang melayu mempunyai peradaban yang kuat tentang hukum yang berlaku," jelasnya.
"Memang dari hati kecil saya tak akan mau masuk ke wilayah tersebut (Hukum). Tapi kepentingan saya hanya satu yakni menciptakan iklim kondusif ditenggah masyarakat di Riau," pungkasnya. (dowi)
.jpg)
