PEKANBARU (Riauinfo) - Dalam rangka memerangi ancaman narkoba dan menggesa pemberantasan narkoba, BNN Provinsi Riau kembali mengadakan 'Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba' yang dilaksanakan Kamis (14/10) di Hotel Prime Park Pekanbaru.
Untuk diketahui, Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba atau disingkat KOTAN merupakan suatu kebijakan BNN RI dalam mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah kabupaten/kota berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi dan memitigasi ancaman narkoba.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jenri Salmon Ginting AP, MSi menyampaikan Pemerintah Provinsi Riau sangat mendukung Inpres No.2 Tahun 2020, dengan menerbitkan beberapa peraturan daerah dan sudah diterapkan di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. "Jika ada ASN ataupun honorer terlibat narkoba, tidak ada ampun akan diproses hukum", katanya.
"Salah satu tugas dan tanggung jawab kita bersama dalam menangani peredaran narkoba supaya masa depan pemuda pemudi kita dapat lebih gemilang dan terbilang", lanjut Jenri.
Kepala BNN Provinsi Riau Brigjend Pol. Robinson D.P Siregar, SH, S.I.K dalam sambutannya menyatakan tujuan diadakannya kegiatan ini, selain sebagai panduan teknis bagi unsur pimpinan daerah dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan kebijakan KOTAN, juga untuk memetakan permasalahan narkoba yang ada di wilayah kabupaten dan kota, berdasarkan 5 variabel yg menjadi acuan yaitu ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kelembagaan, kewilayahan dan hukum.
"Permasalahan narkoba bukan hanya tanggungjawab BNN saja tetapi butuh keterlibatan dari seluruh komponen bangsa dan komitmen kita semua untuk dapat mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba", kata Robinson.
Selanjutnya Asisten 1, Jenri Salmon Ginting memaparkan upaya-upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
Dalam Inpres No.2 Tahun 2020 Tentang RAN P4GN tahun 2020-2024 salah satu targetnya adalah Pelaksanaan Program Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) .
Ada 3 potensi kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat anti narkoba, yaitu pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi.
Jenri mengharapkan dalam membuat peraturan daerah setidaknya harus memuat 7 unsur/langkah mulai dari pencegahan, rehabilitasi sampai dengan pemberantasan.
Selanjutnya, Kepala BNN Robinson memaparkan potret permasalahan narkoba, diantaranya masalah geografis yg terbuka, peredaran yg sudah menyasar ke anak-anak, minimnya fasilitas rehabilitasi, stigma takut melapor dan sistem gakkum yg belum memberikan efek jera.
Dilihat dari data 2019, tren angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau secara grafik mengalami penurunan. "Ini merupakan keberhasilan dari kita semua", kata Kepala BNN.
Tapi walaupun prevalensinya menurun, jumlah kasusnya, jumlah barang bukti yg berhasil disita oleh BNN dan Polri mengalami kenaikan. "Ini artinya demand-nya masih tinggi", lanjutnya. "ini yang harus kita waspadai."
Data juga menunjukkan penyalah-guna narkoba Pekerja (18-59 th) 65,38%, Pelajar/Mahasiswa (15-22 th) 6,86% dan Tidak Bekerja (15-59 th) 28,85%.
Menurut Robinson, BNN membuat kebijakan dan strategi untuk memberantas narkoba.
"Kebijakan dan strategi di tingkat daerah dalam rangka perang melawan Narkoba ada 4 kegiatan pendekatan, yaitu Soft Power (Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi), Smart Power, Empowering (Kerjasama) & Hard Power (Pemberantasan)", jelasnya.
Hadir dalam kegiatan ini 40 instansi yang mewakili bidang-bidang ketahanan keluarga, kewilayahan, kelembagaan, hukum dan ketahanan keluarga, mendengarkan pemaparan dari Kepala BNN Provinsi Riau Brigjend Pol. Robinson D.P Siregar, SH, S.I.K dan Wakil Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jenri Salmon Ginting AP, MSi (***)
