Riau Terima Penghargaan WTP

JAKARTA (RiauInfo) - Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah yang mampu menggunakan dan menyusun laporan keuangan sehingga mendapat predikat tertinggi berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada lima Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang mendapat penghargaan tersebut, yakni Pemprov Riau, Kepri, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta dan Pemprov Jawa Timur. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Boediono di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Senin (19/9). Menkeu dalam sambutannya mengakui masih banyak laporan keuangan yang bermasalah baik di tingkat Kementerian dan Lembaga (KL) maupun di level Pemda. Namun Menkeu juga mencatat adanya perbaikan setiap tahunnya. "Masih banyak masalah yang perlu kita selesaikan," kata Menkeu saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2011, yang sekaligus pemberian penghargaan bagi Kementerian, Lembaga dan Pemda yang sudah mendapat opini WTP. Selain Wapres, nampak hadir jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Dijelaskan Agus, selama 8 tahun jalannya reformasi di bawah Pemerintahan SBY-Boediono, penyelenggaraan akuntasi dan sistem laporan keuangan untuk transparansi publik, sudah semakin membaik. Namun secara jumlah masih belum maksimal. Pada tahun 2010, jumlah KL yang mendapat opini WTP sebanyak 53 KL. Dibandingkan tahun 2006, hanya ada 7 KL, tahun 2009 naik menjadi 45 KL. Sementara di tingkat Pemda, dari total 466 Pemda, yang mendapatkan prediket WTP tahun 2010 hanya 32 Pemda. "Masalah yang perlu diselesaikan, masih banyak pungutan-pungutan di luar mekanisme, pertanggungjawaban penggunaan belanja belum memadai dan pelaporan aset tetap yang tidak memadai," jelas Agus. Dalam pada itu, Wapres mengaku akan terus mendorong semua instansi pemerintah untuk mendapatkan predikat WTP. Wapres menegaskan bahwa Indonesia harus mampu menggunakan keuangan secara tertib sesuai dengan aturan yang sudah berlaku sejak lama di negara-negara maju. "Negara-negara lain sudah sejak lama mampu menggunakan keuangannya secara tertib. Kita juga harus mampu dan lebih baik," tegas Wapres. Di tempat yang sama, Gubernur Riau HM Rusli Zainal yang menerima penghargaan kepada pers mengaku akan terus mempertahankan opini WTP yang sudah diraih Pemprov Riau. Rusli bahkan bertekad untuk mengupayakan agar Pemerintah Kota/Kabupaten di lingkungan Pemprov Riau juga mendapat opini WTP. "Saya akan panggil semua bupati/walikota untuk membahas masalah ini," janjinya. Predikat WTP, tegas Rusli, membuktikan bahwa Pemda sudah mampu menggunakan anggaran daerahnya secara transparan dan akuntabel. Sehingga, semua bisa terukur dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (rls)