PEKANBARU (RiauInfo) - Konsumsi beras Riau masih sangat bergantung pada provinsi tetangga. Seperti Sumatera Barat, Jambi, Sumut adalah provinsi pemasok beras ke Riau. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Riau.
Sekitar 600.000 ton pertahun kebutuhan beras Riau, baru 50% dipenuhi oleh lokal Riau. "Itu pun 200 ribu ton hasil kerja Bulog dan sisanya juga masih ditutupi provinsi tetangga," terang Gubernur Riau Rusli Zainal.
Menghadapi masalah pangan ini, Pemprov Riau telah menrencanakan program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM). Progran ini diharap akan mengurangi ketergantungan Riau akan pangan pada provinsi lain hingga 2013 ke depan.
Gubernur Riau, HM.Rusli Zainal,SE.MP mengungkapkan hal tersebut saat membuka Seminar Nasional Bidang Pertanian, Selasa (24/7), di Kampus Universitas Riau, Panam, Pekanbaru. Rusli menjelaskan, penduduk Riau tahun 2006 hasil Supas (Survei Penduduk Antar Sensus) mencapai 4.7 juta jiwa.
Kebutuhan masyarakat Riau akan beras mencapai 600 ribu ton/tahun, sementara yang bisa diproduksi lahan sawah di Riau hanya 300 ribu ton/tahun. Persediaan beras dari Bulog Riau hanya 200 ribu/tahun sehingga pasokan beras masih kekurangan sebanyak 100 ribu ton/tahun.
"Sisanya inilah yang didatangkan Riau dari provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Jambi. Hal ini menjadi latar belakang pemerintah Provinsi Riau menggulirkan OPRM. Yakni suatu program untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sektor pertanian, khususnya tanaman padi. Targetnya pada tahun 2013, Riau sudah bisa swasembada beras, paling tidak sudah mampu mengurangi ketergantungan beras kepada daerah lain," harap Rusli.
Lebih lanjut Rusli mengatakan, untuk menyukseskan program ini tentu harus ada keterpaduan dan dukungan dari segala pihak, tidak hanya bertumpu kepada Distan semata. Dinas terkait tersebut seperti Kimpraswil untuk membenahi infrastruktur jalan, irigasi dan dermaga-dermaga kecil.
Kemudian Dinas Kehutanan berkaitan dengan lahan-lahan mana yang tidak boleh dikonversi dan bagaimana DAS (Daerah Aliran Sungai) sebagai catchmen area tetap terjaga dengan baik. Bahkan Dinas Industri Perindustrian dan Perdagangan dalam menyediakan atau memberdayakan industri-industri yang ada untuk pengadaan alat-alat industri pertanian, bahkan untuk pemasaran.
Dijelaskannya, jika tidak ada keterpaduan dengan dinas-dinas terkait dan kabupaten/kota OPRM ini tidak akan bisa berjalan maksimal. Oleh sebab itulah dalam program ini anggaran dananya sangat besar diperkirakan lebih kurang Rp. 1 triliun.
"Tentu saja anggaran dana ini tidak semata-mata dari Provinsi saja, tapi sharing dengan kabupaten/kota dan pusat," jelas Gubri. Selain mengembangkan dan memberdayakan lahan-lahan sawah yang telah ada, lanjut Rusli, tentu juga mengembangkan lahan-lahan yang baru. Untuk mengetahui secara pasti apakah lahan baru yang akan dikembangkan itu itu benar-benar ada, makanya perlu koordinasi dengan kabupaten/kota.
Dengan permberdayaan lahan tersebut, kata Rusli, pendapatan petani akan bertambah dua kali lipat dari biasanya atau mungkin lebih. Artinya, alih fungsi lahan dari petani sawah ke perkebunan tidak akan lagi terjadi.
Alih fungsi lahan dari petani sawah ke sektor perkebunan selama ini terjadi karena pendapatan dari perkebunan, katakanlah sawit, jauh lebih besar daripada bertanam padi. Nanti dengan bertanam padi dan bisa panen dua kali setahun, tentunya pendapatan masyarakat bertambah.
OPRM ini tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan beras Riau terhadap daerah lain. Dengan meningkatnya sektor pertanian, otomatis sektor-sektor lain akan ikut pula berkembang seperti peternakan dan industri-industri pertanian lainnya. (Surya)
