Ratusan Mahasiswa Lakukan Orasi Mulai di TMP Hingga ke DPRD Riau

Tuntutan yang mereka sampaikan adalah mendukung sepenuhnya pernyataan Komisi I DPR RI dengan tegas menolak Perjanjian Kerjasama Pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) dengan Singapura. Dimana DCA ini memang lebih tepat disebut dengan perjanjian untuk memberikan hak latih bagi militer Singapura di wilayah Indonesia yang membentang diantara Pulau Natuna Besar dan Kepulauan Ambalat. Memang selama bertahun-tahun Singapura negara kecil yang tidak memiliki areal latihan itu. Mereka terpaksa harus menyewa di sejumlah negara dengan harga yang sangat mahal. "Dengan adanya perjanjian sama Indonesia, Singapura tentu tidak perlu repot-repot lagi menyewa area untuk latihan militernya. Karena Indonesia menyediakannya tempat gratis. Hal itu tidak kita inginkan sama sekali," ungkap Koordinator Lapangan PBB Yadi Ismail SE kepada RiauInfo di pintu depan Kantor DPRD Riau, Kamis (28/6). Menurut Yadi, dalam perjanjian itu disebutkan bahwa dalam pengunaan wilayah latihan itu (laut dan udara). Bahkan Singapura bisa mengikutsertakan pihak ketiga, meski dengan terlebih dulu meminta izin Indonesia. Masalahnya adalah jika pihak ketiga tersebut Amerika Serikat (AS) yang memang telah lama ingin berperan di wilayah ini. Dengan posisi pemerintahan Indonesia terhadap tekanan AS selama ini terbukti sangat lemah bahkan tidak berdaya. Sehingga tak kuasa menolak permintaan itu, maka perjanjian itu praktis akan menjadi alat legitimasi untuk masuknya mileter AS ke wilayah Indonesia. "Apalagi yang telah lama kita ketahui, bahwa AS memiliki ambisi politik di kawasan Asia Tenggara. Kami menyerukan kepada para anggota DPR khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya untuk terus mencermati berbagai kecendrungan yang terjadi akhir-akhir ini," pungkasnya. Karena itu, hanya dengan Khalifah yang menerapkan syariah, negeri ini benar-benar akan berdaulat. Dan bebas dari penjajahan dan mempunyai kekuatan pertahanan dan militer yang tangguh.(dowi)