"RAL" Belum Setor Keuntungan ke Kas Daerah

Selaku Pimpinan Sidang, Wakil Ketua Komisi B DPRD Riau, AB Purba terlebih dahulu menanyakan hal tersebut. Bagaimana bisa hal ini dapat terjadi? Seharusnya telah disetorkan tahun 2006 dan dilaporkan tahun 2007 ini. Jadi kemana dananya itu? "Jangan bapak bilang itu dibawah Ekonomi Perbangkan. Ini tugas Dispenda. Dalam hal tersebut langsung dijawab Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Tengku Agusri, "Saya kira aturan dana yang disetorkan atau tidak itu harus melalui MoU dengan aturan main yang ada," katanya. Sedangkan Anggota Komisi B DPRD Riau, Drs Syamsul Hidayah Kahar menyambung pernyataan Tengku Agusri. "Tak bisa begitu. Kalau MoU itu bukan urusan kita, mereka mencari uang untuk kita. Harusnya masuk dalam PAD dong," terangnya. Lain halnya Anggota Komisi B satu ini yakni Nurdik SE, aK, mengatakan "sudah seharusnya sebagai pemengang saham terbesar harusnya kita mendapat yang besar juga. Kita jangan hanya menerima begitu saja. Tapi harus ada upaya meningkatkan PAD. Kalau hanya menerima begitu saja perkara mudah," jelasnya. Sementara itu, AB Purba menjelaskan jika tak ada aral melintang, DPRD Riau akan memanggil BUMD dan Ekbang. AB Purba kembali bertanya apa saja program yang telah terealisasi? Kadispenda Riau menjawab, realisasi penerimaan Anggaran APBD tahun 2006 sebesar Rp243 miliar. AB Purba kembali bertanya kenapa di bulan Desember 2006 hanya Rp 70 juta. Tengku Agusri tak mampu untuk menjawab hal tersebut. Dua Anggota Komisi B DPRD Riau, H. Syamsul Hidayah Kahar dan H. Zanzibar Nong mengatakan "Kalau dapat kita berjuang mati-matian dengan dewan ke pusat menyuarakan aspirasi kita disana. Jangan berjuang sendiri, karena kami membawa suara rakyat," katanya. Kesimpulannya, kata AB Purba BUMD yang telah menyetorkan keuntungannya ke PAD adalah PT. SPR dan PT.PIR. "Kita akan kembali melakukan pertemuan dengan BUMD dan Ekbang. Untuk menuntaskan permasalahan yang ada," tandasnya. (Dd)