RiauInfo - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau tak akan pernah selesai selama tidak ada komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mengatasinya. Oleh sebab itu, saatnya pemerintah bersama pihak swasta dan seluruh komponen masyarakat untuk menyamakan persepsi dan menyatukan tekad mengantisipasi terjadinya karhutla di Bumi Melayu Lancang Kuning.
Atas dasar itulah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar rapat bersama mengantisipasi karhutla di Provinsi Riau, khususnya menghadapi kemungkinan terjadinya karhutla pada pertengahan atau akhir Februari 2015 ini. Rapat dipimpin langsung Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya didampingi Plt Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman dan Kabareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius di Gedung Kementerian LH dan Kehutanan, kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (08/01)
Hadir juga para pejabat eselon satu dan dua di lingkungan Kementerian LH dan Kehutanan serta beberapa kepala dinas dan badan dari Provinsi Riau, seperti Kadis Kehutanan Irwan Effendi, Kepala Bappeda M Yafiz, Kepala Inspektorat M Latif dan Kepala BLH Yulwiriati serta para pengusaha sektor kehutanan dan perkebunan di Provinsi Riau.
“Pertemuan ini sangat penting untuk menyatukan persepsi dan komitmen kita semua dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya karhutla pada pertengahan atau akhir Februari mendatang,” ujar Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Siti menyatakan bahwa sudah terlalu lama Riau berkutat dengan masalah karhutla. Lebih kurang 17 tahun Riau selalu dilanda karhutla yang menyebabkan kerugian materil dan non materil. Bahkan, akibat karhutla di Riau, hubungan Indonesia dengan beberapa negara tetangga sempat terganggu karena negeri jiran juga merasakan imbas asap dari Riau.
“Saya perlu menyatakan di sini bahwa 90 persen karhutla itu akibat ulah manusia. Makanya, Bapak Presiden berkali-kali menyatakan bahwa dirinya sangat yakin karhutla di Riau dan di seluruh Indonesia bisa diatasi kalau kita semua punya kemauan dan komitmen yang sama. Bahkan, Bapak Presiden menyatakan tekadnya untuk langsung turun ke lapangan guna mengawasi,” ungkap Siti lagi.
Siti menyadari bahwa kasus karhutla ini memang sangat kompleks. Banyak persoalan yang harus dibenahi. Bahkan, seperti ditegaskan akademisi dari UGM Prof Azwar Maas, kasus karhutla di Riau ini sudah sangat berdarah-darah. Seorang kepala daerah, apakah bupati/walikota bahkan gubernur tidak akan mampu mengatasi sendirian kasus ini. Oleh karena itu, negara perlu hadir dan bersama-sama mencegah dan mengantisipasinya. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus tahu hak dan kewajibannya, pihak swasta yang menguasai banyak lahan di Riau juga harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Masyarakat, terutama yang ada di sekitar lahan juga harus mendapat perlakukan yang manusiawi sebagai warga negara. “Jadi pengusaha dapat untung, masyarakat juga terbantu, lingkungan juga terjaga. Ini yang kita inginkan,” tegas Siti.
Sempat dilakukan pemaparan satu per satu baik oleh Plt Gubernur Riau, Kabareskrim maupun pejabat terkait di lingkungan Kementerian LH dan Kehutanan yang semuanya bermuara bagaimana mencegah dan mengantisipasi karhutla di Riau.
Usai pertemuan ini, Menteri LH dan Kehutanan Siti meminta Plt Gubernur Riau segera menggelar pertemuan dengan para bupati/walikota yang wilayahnya rawan terjadi karhutla. “Agar kita satu persepsi,” tegasnya lagi.
Ada 56 perusahaan sektor kehutanan dan perkebunan di Provinsi Riau. Semua perusahaan itu harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang telah dibuat, khususnya dalam mengelola izin hutan atau perkebunan yang diterima. “Kalau ternyata mereka ga mampu, ya harus kita evaluasi izinnya,” tegas Siti.
Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyatakan bahwa selama tahun 2014, Pemprov Riau telah melakukan audit kepatuhan terhadap perusahaan-perusahaan sektor kehutanan dan perkebunan. Audit ini akan terus dilakukan agar perusahaan-perusahaan itu memenuhi kewajibannya untuk mencegah terjadinya karhutla. “Kita akan desak terus. Kalau ada alatnya yang kurang belum memenuhi standar harus segera dipenuhi. Sejauh ini mereka memenuhi apa yang kita perintahkan,” sebut Andi.
Pada kesempatan itu, Andi juga meminta dukungan dari Menteri LH dan Kehutanan soal adanya keinginan dari beberapa bupati seperti Meranti dan Inhil yang tetap ingin mempertahankan tanaman sagu dan kelapa di daerah mereka. “Sebab komoditi ini cocok untuk kawasan gambut dan ini juga untuk menjaga ekosistem,” terangnya.
Masih di kesempatan yang sama, Kabareskrim Mabes Polri Suhardi menyebut bahwa karhutla terjadi setiap tahun di Provinsi Riau karena selama ini tidak ada komitmen yang kuat dari berbagai pihak. “Dari pusat sampai ke daerah, begitu juga pihak swasta, ga ada yang serius. Saya sampaikan apa adanya saja ya,” tegas pria berkumis tebal itu blak-blakan.
Padahal, ungkap Suhardi, kerugian akibat karhutla itu sangat luar biasa. Dalam satu bulan, pemerintah harus mengorek kocek hingga Rp1,2 triliun untuk mengatasi karhutla di Riau. Itu belum akibat sosial maupun politik yang timbul karena karhutla. “Sekarang sudahlah, kita tinggalkan masa lalu dan kita menatap ke depannya saja. Pertemuan ini sangat bagus untuk warning terhadap kita semua, terutama pihak swasta. Nanti kita lihat, kalau ternyata masih juga terjadi karhutla, akan saya libas, saya tindak semua,” tegasnya memperingatkan.
Suhardi memperingatkan bahwa nanti jika masih ada juga pihak-pihak yang membandel, tidak mau mengikuti aturan, maka pihak berwajib tidak akan segan-segan menindak dengan pasal berlapis. “Saya akan berlakukan multidoor. Semua yang terkait, sampai ke pemilik-pemiliknya akan saya proses secara hukum,” tekadnya.
Foto Lainnya
[gallery columns="2" link="file" ids="40136,40135"]
RAKOR KARHUTLA Di Kemenhut & LH di Jakarta
RiauInfo - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau tak akan pernah selesai selama tidak ada komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mengatasinya. Oleh sebab itu, saatnya pemerintah bersama pihak swasta dan seluruh komponen masyarakat untuk menyamakan persepsi dan menyatukan tekad mengantisipasi terjadinya karhutla di Bumi Melayu Lancang Kuning.
Atas dasar itulah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar rapat bersama mengantisipasi karhutla di Provinsi Riau, khususnya menghadapi kemungkinan terjadinya karhutla pada pertengahan atau akhir Februari 2015 ini. Rapat dipimpin langsung Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya didampingi Plt Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman dan Kabareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius di Gedung Kementerian LH dan Kehutanan, kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (08/01)
Hadir juga para pejabat eselon satu dan dua di lingkungan Kementerian LH dan Kehutanan serta beberapa kepala dinas dan badan dari Provinsi Riau, seperti Kadis Kehutanan Irwan Effendi, Kepala Bappeda M Yafiz, Kepala Inspektorat M Latif dan Kepala BLH Yulwiriati serta para pengusaha sektor kehutanan dan perkebunan di Provinsi Riau.
“Pertemuan ini sangat penting untuk menyatukan persepsi dan komitmen kita semua dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya karhutla pada pertengahan atau akhir Februari mendatang,” ujar Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Siti menyatakan bahwa sudah terlalu lama Riau berkutat dengan masalah karhutla. Lebih kurang 17 tahun Riau selalu dilanda karhutla yang menyebabkan kerugian materil dan non materil. Bahkan, akibat karhutla di Riau, hubungan Indonesia dengan beberapa negara tetangga sempat terganggu karena negeri jiran juga merasakan imbas asap dari Riau.
“Saya perlu menyatakan di sini bahwa 90 persen karhutla itu akibat ulah manusia. Makanya, Bapak Presiden berkali-kali menyatakan bahwa dirinya sangat yakin karhutla di Riau dan di seluruh Indonesia bisa diatasi kalau kita semua punya kemauan dan komitmen yang sama. Bahkan, Bapak Presiden menyatakan tekadnya untuk langsung turun ke lapangan guna mengawasi,” ungkap Siti lagi.
Siti menyadari bahwa kasus karhutla ini memang sangat kompleks. Banyak persoalan yang harus dibenahi. Bahkan, seperti ditegaskan akademisi dari UGM Prof Azwar Maas, kasus karhutla di Riau ini sudah sangat berdarah-darah. Seorang kepala daerah, apakah bupati/walikota bahkan gubernur tidak akan mampu mengatasi sendirian kasus ini. Oleh karena itu, negara perlu hadir dan bersama-sama mencegah dan mengantisipasinya. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus tahu hak dan kewajibannya, pihak swasta yang menguasai banyak lahan di Riau juga harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Masyarakat, terutama yang ada di sekitar lahan juga harus mendapat perlakukan yang manusiawi sebagai warga negara. “Jadi pengusaha dapat untung, masyarakat juga terbantu, lingkungan juga terjaga. Ini yang kita inginkan,” tegas Siti.
Sempat dilakukan pemaparan satu per satu baik oleh Plt Gubernur Riau, Kabareskrim maupun pejabat terkait di lingkungan Kementerian LH dan Kehutanan yang semuanya bermuara bagaimana mencegah dan mengantisipasi karhutla di Riau.
Usai pertemuan ini, Menteri LH dan Kehutanan Siti meminta Plt Gubernur Riau segera menggelar pertemuan dengan para bupati/walikota yang wilayahnya rawan terjadi karhutla. “Agar kita satu persepsi,” tegasnya lagi.
Ada 56 perusahaan sektor kehutanan dan perkebunan di Provinsi Riau. Semua perusahaan itu harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang telah dibuat, khususnya dalam mengelola izin hutan atau perkebunan yang diterima. “Kalau ternyata mereka ga mampu, ya harus kita evaluasi izinnya,” tegas Siti.
Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyatakan bahwa selama tahun 2014, Pemprov Riau telah melakukan audit kepatuhan terhadap perusahaan-perusahaan sektor kehutanan dan perkebunan. Audit ini akan terus dilakukan agar perusahaan-perusahaan itu memenuhi kewajibannya untuk mencegah terjadinya karhutla. “Kita akan desak terus. Kalau ada alatnya yang kurang belum memenuhi standar harus segera dipenuhi. Sejauh ini mereka memenuhi apa yang kita perintahkan,” sebut Andi.
Pada kesempatan itu, Andi juga meminta dukungan dari Menteri LH dan Kehutanan soal adanya keinginan dari beberapa bupati seperti Meranti dan Inhil yang tetap ingin mempertahankan tanaman sagu dan kelapa di daerah mereka. “Sebab komoditi ini cocok untuk kawasan gambut dan ini juga untuk menjaga ekosistem,” terangnya.
Masih di kesempatan yang sama, Kabareskrim Mabes Polri Suhardi menyebut bahwa karhutla terjadi setiap tahun di Provinsi Riau karena selama ini tidak ada komitmen yang kuat dari berbagai pihak. “Dari pusat sampai ke daerah, begitu juga pihak swasta, ga ada yang serius. Saya sampaikan apa adanya saja ya,” tegas pria berkumis tebal itu blak-blakan.
Padahal, ungkap Suhardi, kerugian akibat karhutla itu sangat luar biasa. Dalam satu bulan, pemerintah harus mengorek kocek hingga Rp1,2 triliun untuk mengatasi karhutla di Riau. Itu belum akibat sosial maupun politik yang timbul karena karhutla. “Sekarang sudahlah, kita tinggalkan masa lalu dan kita menatap ke depannya saja. Pertemuan ini sangat bagus untuk warning terhadap kita semua, terutama pihak swasta. Nanti kita lihat, kalau ternyata masih juga terjadi karhutla, akan saya libas, saya tindak semua,” tegasnya memperingatkan.
Suhardi memperingatkan bahwa nanti jika masih ada juga pihak-pihak yang membandel, tidak mau mengikuti aturan, maka pihak berwajib tidak akan segan-segan menindak dengan pasal berlapis. “Saya akan berlakukan multidoor. Semua yang terkait, sampai ke pemilik-pemiliknya akan saya proses secara hukum,” tekadnya.
Foto Lainnya
[gallery columns="2" link="file" ids="40136,40135"]
