Nampak Gubri sedang berbincang serius dengan Menteri PU Djoko Kirmanto di sela-sela acara raker di Istana Cipanas, Cianjur, Rabu (3/2). Raker dihadiri semua menteri, pejabat setingkat menteri, para dirut BUMN dan gubernur se-Indonesia. Presiden dan Wapres langsung memimpin raker tersebut.[/caption]
CIPANAS (RiauInfo) - Hasil rapat kerja (raker) menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dengan gubernur se-Indonesia yang berlangsung selama dua hari (2-3/2) di Istana Cipanas, Cianjur, langsung dituangkan ke dalam Instruksi Presiden (Inpres). Dengan demikian, semua pihak berkewajiban melaksanakannya karena memiliki dasar hukum yang kuat.
Untuk diketahui, raker yang berlangsung dalam suasana yang nyaman dan kondusif itu dibagi dalam enam kelompok kerja (Pokja). Pokja I membahas tentang tata ruang dan climate change, pertanahan, perizinan dan sinkronisasi perundang-undangan sektoral (hubungan pusat dan daerah).
Pokja II membahas masalah pangan (hulu-hilir), Pokja III masalah masalah energi (listrik, minyak, subsidi dan isu-isu terkait), Pokja IV membahas masalah infrastruktur, Pokja V membahas program-program yang pro rakyat dan Pokja VI membahas masalah reformasi birokrasi, keamanan, demokrasi dan penegakan hukum.
Masing-masing Pokja diminta untuk menguraikan berbagai persoalan dan hambatan yang selama ini terjadi dan bagaimana solusi yang terbaik untuk mengatasinya. Hasil rapat masing-masing Pokja selanjutnya diplenokan dan dilaporkan langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono.
"Hasil raker ini selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Inpres. Paling lama dalam dua minggu ini Inpresnya keluar. Selanjutnya tiga bulan ke depan akan dievaluasi lagi," ujar Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP yang dipercaya Presiden SBY sebagai Wakil Ketua Pokja III kepada pers usai raker tadi malam.
Gubri sendiri menilai raker kali ini sangat strategis karena menyentuh langsung berbagai persoalan yang selama ini terjadi di negeri ini. Sebut saja masalah krisis listrik, krisis pangan, masalah kehutanan, minimnya infrastruktur hingga masalah aturan yang tumpang-tindih sehingga membuat persoalan di negeri ini semakin rumit dan sulit dicarikan solusinya.
"Tapi raker kali ini memang betul-betul menyentuh persoalan yang setiap hari kita hadapi. Lalu kita duduk bersama antar departemen dan instansi untuk mencarikan solusi yang terbaik atas berbagai persoalan itu, baik solusi jangka pendek, menengah maupun solusi untuk jangka panjang," urai Gubri lagi.
Selain hasil raker ini akan dituangkan dalam bentuk Inpres, hasil raker ini juga akan mengakibatkan keluarnya berbagai regulasi baru, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres). "Misalnya masalah listrik.
Dalam PP yang baru akan ditegaskan pentingnya peran Pemda dan pihak swasta dalam mengatasi dan membangun masalah kelistrikan di negeri ini. Jadi, tidak ada lagi yang namanya monopoli PLN yang selama ini menyebabkan terjadinya krisis listrik berkepanjangan di berbagai daerah. Termasuk juga adanya rencana menggunakan tenaga nuklir untuk listrik," sebut Gubri.
Gubri juga menyinggung soal pertambangan yang selama ini banyak yang belum termanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Ke depan, Pemda akan diberikan kewenangan untuk meninjau ulang hingga mencabut izin-izin pertambangan yang dinilai merugikan masyarakat banyak. "Begitu juga dengan hutan-hutan yang terlantar. Ke depan tidak boleh lagi itu terjadi," terang Ketua DPP Partai Golkar itu.
Khusus untuk Riau, Gubri mengaku segera merealisasikan hasil raker tersebut, apakah itu menyangkut krisis listrik, minimnya infrastruktur, hingga soal-soal kehutanan yang sering mencuat.
"Masalah-masalah ini segera kita tindaklanjuti. Kita akan pegang Inpres itu sebagai dasar hukumnya. Jadi, ke depan kita harapkan tidak ada lagi hambatan-hambatan karena semua solusi yang kita sepakati sudah melalui pembahasan yang sangat alot dan antar instansi dan departemen. Semua itu bermuara kepada bagaimana mensejahterakan masyarakat dan memajukan negeri ini," pungkas Gubri.(ad/rls)
