Massa GEMPUR mendatangi gedung DPRD Riau dan menuntut perwakilannya tersebut untuk menyelesaikan konflik tanah yang telah bertahun tersebut. Massa berharap dengan perwakilan baru di DPRD Riau bisa lebih cepat memperjuangkan tanah ulayat masyarakat.
Dalam selebaran yang dibagikannya, massa GEMPUR memaparkan data konflik lahan antara warga dan PT. Ciliandra Perkasa berawal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4.193.30 hektar untuk perkebunan perusahaan tersebut pada 19 November 1998 silam.
Warga menilai hak guna lahan tersebut tidak layak karena ada pemukiman warga yang telah mendiami lahan tersebut secara turun menurun sebagai ulayat Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Perusahaan Ciliandar Perkasa dinilia telah melewati batas HGU dan tidak memenuhi perjanjian pola KKPA yang dijanjikannya kepada masyarakat. SEGERA juga memaparkan kesalahan perusahaan ini juga tidak melaksanakan arahan Pemprov Riau tertanggal 5 Maret 2004 bernomor 593/ph/64.03 dan surat realiasi penyerahan bernomor 593/ph/09.27.
"Dulunya mereka (perusahaan-red) ini mengakui teledor menggunkan HGU mereka dan berjanji untuk memenuhi kerjasama sistim KKPA dengan masyarkat. Namun janji ini tidak mereka penuhi hingga saat ini,"ungkap perwakilan massa, Jumat (23/10/09) dalam aksi demonya di gedung DPRD Riau.
Angoota DPRD Riau menerima aksi massa dan berjanji akan memfasilitasi pertemuan perwakilan masyarakat dengan perusahaan. Mendengar pernyataan ini, massa akhirnya meninggalkan gedung DPRD Riau dan melanjutkan aksi mereka di kantor gubernur Riau hingga jelang tengah hari membubarkan diri dengan tertib.(Surya)
PT.CILIANDRA PERKASA SEROBOT LAHAN... GEMPUR Desak Dewan Atasi Konflik Tanah
PEKANBARU (RiauInfo) - Konflik tanah masyarakat dan sejumlah perusahaan terus menjadi tuntutan kalangan kelompok masyarakat. Kelompok yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Melayu Riau (GEMPUR) kembali menggelar unjuk rasa menuntut pembebasan lahan Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar yang dinilai telah diambil oleh PT. Ciliandra Perkasa.
