PEKANBARU (RiauInfo) - Sebagian proyek-proyek besar di Riau yang dibiayai dengan dana APBD banyak yang mubazir. Proyek-proyek yang telah menyedot dana sampai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah itu begitu rampung, ternyata tidak termanfaatkan secara optimal.
Hal itu dikatakan Pengamat Ekonomi dari Universitas Riau Deliarnov kepada RiauInfo, Jumat (29/8) di Pekanbaru ketika diminta tanggapannya terhadap harapan pada gubernur Riau mendatang. Menurut dia, gubernur Riau mendatang harus menghentikan pembangunan proyek-proyek yang mubazir itu.
Padahal, menurut dia, proyek-proyek tersebut pembangunannya telah menelan dana dari APBD yang sangat besar. "Namun karena pelaksanannya tidak terprogram dengan baik, maka proyek tersebut akhirnya mubazir begitu saja dan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat," tambahnya.
Deliarnov mencontohkan proyek yang tidak berjalan sebagaimana mestinya itu antara lain Pelabuhan Agrobisnis di Dumai, Pelabuhan Roro di Dumai, Terminal AKAP Pekanbaru, Rumah Sakit Daerah Bengkalis dan Rumah Sakit Siak. "Pembangunan proyek-proyek ini telah menelan dana triliunan rupiah, tapi manfaatnya hingga sekarang tidak ada," jelasnya.
Contohnya saja Rumah Sakit Daerah Bengkalis yang telah dibangun dengan menelan biaya puluhan miliar ripiah, termasuk untuk melengkapi perelatan canggih di dalamnya. Saat ini rumah sakit itu kurang berfungsi optimal karena sumber daya manusia di sana sangat rendah.
Begitu pula dengan terminal AKAP Pekanbaru yang telah dibangun sangat megah, bahkan termegah di Sumatera. Karena jalan menuju terminal tersebut kondisinya tidak baik, angkutan umum enggan datang ke terminal itu. Akibatnya terminal megah tersebut jadi tidak bermanfaat secara optimal.
Ini tentunya, menurut dia lagi, akan menjadi pekerjaan khusus bagi Gubernur Riau mendatang, bagaimana agar proyek-proyek besar yang mubazir itu memberi manfaat besar bagi masyarakat luas. Gubernur Riau mendatang dituntut agar proyek yang mubazir itu bisa dimanfaatkan secara optimal dan tidak membuat proyek mubazir lainnya lagi.
Selain itu, Deliarnov juga berharap Gubernur Riau mendatang punya inisiatif menyusun kembali visi dan misi provinsi Riau yang sudah tidak sesuai dengan kondisi Riau saat ini. Visi dan misi provinsi Riau yang terdapat dalam masterplan itu dibuat sebelum Kepulauan Riau (Kepri) berpisah dengan Riau.
"Sekarang Kepri tidak bersama Riau lagi. Jadi kondisinya sudah banyak berubah, termasuk di sektor perekonomian," jelasnya. Karena itu visi dan misi Riau itu perlu direviw kembali agar disesuaikan dengan kondisi Riau saat ini.
Menyinggung program K2I yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Riau terdahulu, Deliarnov mengakukan program tersebut cukup baik. Tapi agar program tersebut benar-benar bisa berjalan sebagaimana meskinya harus dilakukan dulu reformasi birokrasi. Kalau birokrasi masih tetap centang perenang seperti sekarang ini, sulit tujuan K2I itu tercapai.
Menurut dia, reformasi birokrasi merupakan harga mati bagi Riau yang harus dilakukan untuk mengundang investor masuk ke daerah ini. Para investor harus diberikan kemudahan-kemudahan dalam menanamkan investasinya di Riau. "Kalau investor banyak masuk ke Riau maka dengan sendirikan program K2I itu akan berjalan," tambahnya lagi.(ad)
.jpg)
