PEKANBARU (RiauInfo) - Kalangan anggota DPRD Riau sangat menyayangkan kinerja satuan kerja (satker) yang tidak mengimplementasikan program K2I yang disusun Gubernur Riau Rusli Zainal terkesan dipaksakan oleh pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah pembangunan kebun kelapa sawit untuk masyarakat miskin atau dikenal kebun K2i. Hingga saat ini kebun yang dinanti-nantikan masyarakat tersebut baru tersentuh seluas 183 hektar.
"Ya, saya rasa proyek ini terkesan sangat dipaksakan. Bahwa saya sendiri tahu persis bagaimana studi amdalnya. Untuk itu Dinas Perkebunan (Disbun) harus segera menggesa program pembangunan kebun sawit ini," Ujar Anggota Komisi B Ir Bambang Triwahyono dalam Hearing dengan Disbun di Kantor DPRD Provinsi Riau, Senin (18/6).
Menurut Bambang, pembangunan kebun kelapa sawit ini akan diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang ada di daerah pada sejumlah kabupaten/kota.
Lebih lanjut politisi Partai Amanat Nasional ini mengingatkan bahwa program ini merupakan salah satu ujung tombak program K2i yang dicanangkan pemerintah daerah.
"Karena ini menyangkut masyarakat, harusnya pemerintah daerah melalui Dinas Perkebun mempercepat pembanguan kebun itu. Ya harus dijadikan prioritas utama," tegasnya.
Disebutkan Bambang, saat ini progres kebun tersebut masih berkutat soal penyediaan lahan yang tak kunjung tuntas. Beberapa kabuaten memang sudah menyiapkan lahan sebagai bentuk komitmen mereka.
"Seperti Kuansing, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan beberapa daerah lainnya. Tapi masih ada juga beberapa kabupaten/kota yang lahannya masih belum kelar,"katanya.
Selain itu, meski perlu percepatan pengrealisasiannya, Bambang meminta agar pelaksanaan tetap mengacu kepada prosedural. "Salah satu konsekwensi bila mengacu kepada aturan yang ada, tender proyek tersebut harus diulang. Tidak bisa memakai hasil tender yang lama. Agar semuanya tereselesaikan dengan baik harus menjalankan koordinasi dengan baik dinas yang terkait," pungkasnya. (dowi)
