Proses Birokrasi Pemprov Riau “Bertele-tele”

583 views

PEKANBARU (RiauInfo) – Anggota Komisi B DPRD Riau, Ir Bambang Tri Wahyono, menilai kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bertele-tele.Pasalnya, untuk menetapkan BUMD hingga hari ini belum final. Apakah etis Pemprov Riau meminta petunjuk ke Pemerintah Pusat?

“Ya, tidak etislah. Berarti perhitungannya mundur lagi kebelakang. Lebih baik cepat tentukan langkah tepat sasaran,” ungkap Bambang Tri Wahyono kepada RiauInfo di Kantor DPRD Riau, Jumat (30/11).

Menurut Bambang, dalam hal penunjukan BUMD mana yang akan kelola Blok Langgak, terkesan ada berbagai kepentingan. Kalau memang Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu mau merebut, sebaiknya ambil langkah tegas dengan memangil tim ahli geologi. Agar waktu yang ada ini dapat dimanfaatkan.

“Saya berharap Komisi B DPRD Riau dapat diajak oleh Pemprov Riau ke Jakarta untuk menemui Menteri Sumber Daya Manusia dan Menteri Dalam Negeri. Sehingga semua permasalahan yang ada dapat diatas secara bersama-sama. Bukan sepihak saja,” pintanya.

Disamping itu, DPRD Riau akan meminta kejelasan dari Pemerintah Pusat terkait Blok Langgak. “Jika Blok Langgak ini dilepas, itu kerugian besar bagi Riau. Karena menurut saya Blok Langgak dapat menghasilkan PAD sebesar Rp20 miliar,” pungkasnya.(Dd)

 

Posting Terkait