PEKANBARU (RiauInfo) - Program yang diterapkan oleh Kabupaten Kampar yakni tepatnya di Desa Sipungung, Kecamatan Salo, Bangkinang dengan nama program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) belum tepat sasara. Padahal anggaran dana membuat program tersebut sebesar Rp500juta dan baru terserap Rp371juta belum tersentuh sama sekali kepada masyarakat.
"Yang saya ketahui, untuk melakukan pinjaman tersebut harus dilakukan sangat hati-hati. Boleh dibilang harus melalui musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan tersebut. Seperti harus megajukan angunan sertifikat tanah masyarakat," Ungkap Anggota Komisi D H Mahlillun kepada RiauInfo di Kantor DPRD Riau, Kamis (21/6).
Terang Mahlillun, kalau hal ini harus dilakukan untuk melakukan pinjaman tersebut. Dapat memberatkan masyarakat miskin setempat. Meraka tidak mungkin mempunyai sertifikan tanah yang akan mereka jadikan angunan untuk melakukan pinjaman," katanya.
Usaha yang dilakukan tersebut, mengingat kekhawatiran mereka dengan membayar bunga pinjaman sebesar 12 persen pertahun. "Kalau hal itu dilakukan terus, tentu masyarakat miskin yang SDMnya lemah tidak berani meminjam. Ketika saya tanya siapa yang telah meminjam? Ternyata yang meminjam tersebut orang kaya," ujarnya.
Sehingga sasaran untuk mengentaskan kemiskina tidak tercapai. Solusi untuk mengatasi masalah ini, diharapkan kepada camat dan kepala desa membuat surat pernyataan resmi. Bahwa didalam surat tersebut berisikan bagi masyarakat miskin yang hendak melakukan pinjaman harus dipermudah. Dan diminta tak ada yang bayar (alias gratis dalam pembuatan surat).
"Tolong masyarakat miskin tempatan untuk dapat dibantu. Dengan adanya jaminan dari camat dan kepala desa. Masyarakat miskin ini harus dibimbing, jangan sampai dibiarkan," pintanya.
Sehingga kepada pihak Badan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPM) harus dapat melakukan evaluasi mendalam. Agar program yang dibuat tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan. "Kita akan carikan solusi untuk melakukan pemecahan yang ada," tutupnya. [b](dowi)
.jpg)
