PRODUSEN PRODUK SUSU RAKSASA SELANDIA BARU Terlibat Dalam Perusakan hutan di Indonesia

Seperempat produksi global pakan ternak Palm Kernel Expeller (PKE), produk ekonomis dari industri kelapa sawit Indonesia dan Malaysia, diimport ke Selandia Baru tahun lalu, dimana mayoritas untuk memberi makan sapi. Sekitar 95 persen dari keseluruhan peternakan Selandia Baru berkepemilikan bersama dengan Fonterra. PKE yang mereka gunakan di suplai oleh pedagang minyak kelapa sawit dan PKE, Wilmar International. Kasus-kasus terdokumentasi menyangkut pengrusakan hutan alam, pembakaran hutan ilegal dan konflik sosial antar masyarakat banyak yang menunjuk kepada Wilmar. “Perusakan hutan alam di Indonesia dan kontribusi buruk terhadap perubahan iklim untuk memberi makan sapi di Selandia Baru adalah skandal. Pemerintah Selandia Baru dan Indonesia harus bekerja sama untuk menghentikan perusahaan dan produk deforestasi ini dengan cara menerapkan moratorium penebangan hutan,” ujar Joko Arief, Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara. Ekspansi industri kelapa sawit dan hutan tanaman industri telah membawa Indonesia menjadi negara dengan tingkat deforestasi tercepat di dunia, dan banyak binatang-binatang langka Indonesia seperti Orangutan, Harimau Sumatra dan Gajah terancam kepunahan. Indonesia saat ini sudah kehilangan 72 persen area hutan alam dan menurut perhitungan terbaru, merupakan negara terbesar ketiga penghasil emisi gas rumah kaca di dunia, yang disebabkan oleh perusakan hutan alam dan lahan gambut. Fonterra adalah Perusahaan Selandia Baru kedua yang terungkap membeli produk yang menyebabkan kerusakan hutan di Indonesia. Beberapa minggu lalu Cadbury Selandia Baru dan Australia bereaksi cepat terhadap boikot produk permen mereka dengan berkomitmen akan menggunakan coklat solid dibandingkan minyak kelapa sawit, menyusul keprihatinan konsumen terhadap penggunaan produk minyak kelapa sawit yang merusak hutan. “Intensifikasi produk susu Fonterra menyebabkan pengrusakan hutan, meningkatkan emisi gas rumah kaca di sini dan seluruh dunia, meningkatkan resiko kesehatan dan mengancam reputasi hijau dan bersih kami. Selandia Baru harus membantu melindungi iklim dan hutan Indonesia yang masih tersisa, bukan membantu menghancurkannya,” ujar Simon Boxer, Jurukampanye Iklim Greenpeace Selandia Baru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunya kesempatan bersejarah untuk memimpin upaya global memerangi dampak terburuk perubahan iklim pada pertemuan iklim penting PBB di Kopenhagen Desember mendatang. Artinya, Presiden harus segera mendeklarasikan moratorium perusakan hutan dan lahan gambut. "Hanya dengan cara itu dana untuk perlindungan hutan dari negara-negara maju bisa segera mengalir untuk menyediakan solusi berkelanjutan bagi hutan, masyarakat dan biodiversitas yang bergantung pada hutan, serta membantu memenangi perang global terhadap perubahan iklim,” Joko menutup percakapan.(ad)