"Saya sudah perintahkan Menko Perekonomian untuk mencarikan solusinya. Dalam program 100 hari yang saya canangkan, masterplan-nya sudah harus jadi. Jangan sampai lewat. Ini masalah yang ditunggu-tunggu penyelesaiannya oleh hampir seluruh gubernur. Ini harus segera kita atasi," ucap Presiden SBY dalam salah satu bagian pidatonya saat membuka Rakernas APPSI 2009 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (3/12).
Presiden mengakui masalah listrik ini menjadi salah satu masalah yang paling banyak dikeluhkan para gubernur. Sekedar diketahui, saat pertemuan tertutup antara para gubernur se-Indonesia dengan Presiden SBY di kediaman resmi Gubernur Kalteng, Rabu (2/12) malam, salah satu masalah yang paling banyak disampaikan para gubernur adalah masalah krisis listrik, termasuk apa yang disampaikan Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP.
Gubri menyampaikan betapa kini Riau dilanda krisis listrik yang luar biasa. Gubri mendesak pemerintah pusat agar turut memberikan solusi atas krisis yang sudah memprihatinkan ini. Tidak hanya kepada Presiden, Gubri juga berbicara kepada Menko Perekonomian Hatta Radjasa yang turut hadir bersama Presiden agar krisis ini segera bisa diatasi.
Selain masalah krisis listrik, Presiden kembali menegaskan kepada para gubernur agar bekerja secara maksimal untuk kemajuan daerah masing-masing. Ada 7 poin utama yang ditekankan Presiden, yakni harus mampu mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, menciptakan pemerintahan (government) yang baik, memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan dunia usaha.
"Berhasil atau tidak saudara sebagai gubernur, bisa dilihat dari 7 poin itu. Kalau kemiskinan dan pengangguran setiap tahun bisa ditekan secara maksimal di daerah masing-masing, maka berarti saudara bisa dikatakan berhasil sebagai pemimpin," ucapnya.
Di sisi lain, Presiden SBY mengingatkan para gubernur agar kalau ada masalah, harus duduk bersama untuk mencarikan solusinya. Jangan suka berkonfrontasi di depan publik, karena tidak baik dilihat dari segi etika politik dan demokrasi.
"Kalau ada bupati atau walikota yang mengkritik gubernurnya secara terang-terangan di depan publik, apa itu baik. Itu jelas tidak ada dalam etika pemerintahan dan demokrasi di dunia manapun. Begitu juga apa baik kalau seorang gubernur secara terang-terangan di depan publik mengkritik Presiden," katanya penuh tanya. Presiden juga menyatakan dukungannya atas penguatan peran gubernur di daerah sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah.
Pada kesempatan itu, Presiden juga menjelaskan masalah lain yang menjadi perhatiannya dalam waktu dekat ini atau masuk dalam agenda program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
Misalnya soal pemberantasan mafia peradilan, revitalisasi industri pertahanan, penanggulangan terorisme, peningkatan produksi dan ketahanan pangan, revitalisasi industri pupuk dan gula, pengaturan tata ruang dan penggunaan lahan, pembangunan infrastruktur, pengembangan UKM dan kredit usaha rakyat, reformasi bidang kesehatan, peningkatan investasi dan finansial serta perhatian terhadap isu perubahan iklim atau lingkungan.
Terkait masalah investasi, Presiden mengatakan bahwa saat ini Indonesia masih belum kompetitif karena untuk mengurus perizinan suatu usaha, masih memerlukan waktu selama 60 hari. Sementara negara lain jauh lebih cepat. Oleh karena itu pihaknya akan berusaha untuk mempercepat menjadi 17 hari. Ini, tegas Presiden, harus didukung oleh seluruh kepala daerah.
Sementara untuk masalah isu perubahan iklim, Presiden mengatakan bahwa pihaknya sudah membuat program penanaman 100 juta pohon setiap tahun, dimana 10 juta di antaranya adalah pohon trembesi. "Dalam waktu dekat ini, saya akan mengirim 400 ribu pohon trembesi ke setiap provinsi untuk ditanam. Pohon ini selain indah, juga sangat baik untuk lingkungan. Pohon ini juga ditanam di banyak negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan lainnya," terang politisi Demokrat ini.
Sebelumnya, saat menyampaikan sambutan, Gamawan Fauzi sempat menyinggung soal kemungkinan adanya daerah otonom baru yang bakal digabung kembali atau dihapus bila kinerja pemerintahannya selama tiga tahun berturut-turut dinilai jelek.
"Dari 524 daerah otonom, 68 yang kami nilai berkinerja rendah. Kalau ini terjadi selama 3 tahun berturut-turut, maka bisa saja daerah tersebut kita hapus atau kita gabung dengan daerah lainnya," ulas Gamawan.(ad/rls)
Presiden: Krisis Listrik Harus Segera Diatasi
Kiki
Kamis, 03 Desember 2009 - 09:02:42 WIB
Pilihan Redaksi
IndexKabar Gembira, Khusus hanya di Bulan Maret ini KTA PWI Mati Bisa Dipulihkan
Peringati HPN 2024, SMSI Riau Do'a Bersama dan Potong Tumpeng
PWI Riau Syukuran dan Potong Tumpeng Warnai HPN ke 78, Raja Isyam: Refleksi Diri Insan Pers
Pengurus SMSI Riau Silaturahmi ke PHR, Rinta: Kita Siap Dukung Program SMSI
Lampaui Target, Donor Darah PWI Riau Berhasil Kumpulkan 150 Kantong Darah
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Umum
Kabar Gembira, Khusus hanya di Bulan Maret ini KTA PWI Mati Bisa Dipulihkan
Jumat, 01 Maret 2024 - 10:40:19 Wib Umum
Pasca Pemilu 2024, APDESI Rohul Ajak Masyarakat Pererat Silaturahmi
Jumat, 23 Februari 2024 - 20:23:25 Wib Umum
Peringati HPN 2024, SMSI Riau Do'a Bersama dan Potong Tumpeng
Sabtu, 10 Februari 2024 - 18:39:45 Wib Umum
PWI Riau Syukuran dan Potong Tumpeng Warnai HPN ke 78, Raja Isyam: Refleksi Diri Insan Pers
Jumat, 09 Februari 2024 - 20:30:26 Wib Umum