Ponco Sutowo: Pemerintah Harus Mewadahi Paradigma Peradaban

733 views

poncoJAKARTA (RiauInfo) – Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah minimnya pemahaman tentang paradigma peradaban kepulauan. Padahal itu sangat penting, namun terkesan dipinggirkan. Pemahaman paradgma peradaban kepulauan, bukan hanya agar negara yang telah berusia 70 tahun ini mencapai tujuannya sebagai negara maritim yang makmur, tetapi juga agar berbagai konflik yang melekat dalam proses politik dinamik dapat ditekan sampai taraf yang minimum.

Ponco Sutowo, dalam kapasitasnya sebagai Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB) menyampaikan itu dalam kata pengantar diskusi panel seri ketiga di Jakarta, Sabtu lalu. Diskusi bertema Sejarah Peradaban dan Pancaila itu menghadirkan banyak tokoh dari berbagai kalangan, diantaranya mantan Panglima Djoko Santoso, juga dua pembicara yakni pakar sejarah Prof Dr M Mas’ud Said dan guru besar STF Driyarkara, Dosen Pasca Sarjana UI, dan budayawan Mudji Sutrisno SJ. Hadir juga Ketua Penfurus YNSB Imam Sunaryo.

Menurut Ponco, bisa dipahami jika pengabaian pemahaman paradigma peradaban kepulauan akan selalu menimbulkan problema rumit. Buktinya, negara RI yang merujuk pada konsep konsep ideal yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, sejak tahun tahun pertama kemerdekaan hingga kini selalu saja sarat dengan konplik, baik yang bersifat fertikal antara rakyat dengan Pemerintah, maupun yang bersifat horisontal antara sesama rakyat yang sampai taraf tertentu berbeda latar belakang sejarah dan kebudayaannya, tapi juga sampai saat ini belum mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik baghi seluruh rakyatnya.

“Lebih dari itu amat sukar dibantah bawha walaupun telah terjadi eksploitasi, bahkan kerusakan, sumber daya alam kita dalam skala yang sangat intensif, namun jarak antara yang kaya dan yang miski malah bertambah parah. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan dan harus dikoreksi,” ujar Ponco.

Dia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki masalah mendasar lainnya dalam hubungan antara basis sosiokultural kita yang amat majemuk dengan struktur politik dan kenegaraan kita, yang mengambil bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Masalah ini adalah kenyataan bahwa penikmatan hasil pembangunan nasional sangat tidak merata, tetapi terkonsentrasi pada pukau Jawa dan pada kelompok kecil, yang dengan brbagai cara mampu menguasai sebagian besar sumber daya nasional kita untuk kepentingan diri mereka sendiri.

Sukar untuk dibantah bahwa masalah itu terkait dengan sistem politik kita yang mencakup sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, sistem perwakilan, serta sistem pemerintahan kita, yang sangat cenderung berpihak kepada etnik mayoritas, dan sangat abai kepada aspirasi dan kepentingan etnik minoritas.

“Saya berharap masalah seperti itu bisa dibahas dalam diskusi panel YNSB, bukan dari perspektif politik atau hukum, tetapi dari perspektif kebudayaan dan peradaban dari rakyat kita yang sangat majemuk. Initinya adalah membahas perspektif sosial budaya dari seluruh wasasan, kebijakan, strategi, serta program keseluruhan penyelenggara negara kita. Harus begitu, agar tujuan nasional yan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 terwujud nyata, an seluruh penyimpangan yang terjadi bisa dikoreksi secara mendasar,” ujar Ponco lagi.

Diskusi panel ini akan digelar beberapa sesi lagi kedepan yang penyelenggaraannya dilangsungkan secara tunggal oleh YNSB di setiap Sabtu awal bulan hingga November 2016. Masyarakat umum dibolehkan menghadiri acara dikusi tersebut. (Ami Herman)

Posting Terkait