PEKANBARU (RiauInfo) - Puluhan mahasiswa yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Riau mengelar orasi di Kantor DPRD Riau selama lebih kurang satu jam. Pasalnya, PMII meminta kepada DPRD Riau untuk dapat selektif dalam mengeluarkan suatu kebijakan.
Menurut Ketua PMII Riau, Padil Alwi, sejak disahkan UU Nomor 33 tahun 2004 adalah agar Pemerintah Daerah bisa melaksanakan kewenangan yang diberikan untuk kemaslahatan menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyatnya. Demikian juga halnya pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) di Riau. Persoalan kemiskinan, kebodohan dan minimnya infrastruktur adalah penyebab utama yang dihadapi salah satu Provinsi terkaya ini.
Setelah empat tahun berjalannya roda pemerintah Provinsi Riau dan pada awalnya kepemimpinannya beranggapan akan berusah maksimal memperbaiki nasib dengan program yang dinamakan K2I. Namun sayang, kini setelah berjalan hampir lima tahun masa pemerintahan, rakyat Riau tampaknya tidak dapat berharap banyak. Bahwa kegiatan-kegiatan seperti pelaksanaan Program Pembangunan Desa (PPD) yang mana pemerintah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencari Desa-desa yang layak mendapatkan bantuan.
Dimana Pemerintah menganggarkan Rp500 juta untuk setiap Desa yang terdapat di Riau. Pada tahun 2006 lalu, bahwa program PPD telah menyentuh ke 107 Desa dari 1401 Desa. Pemerintah juga berupaya mengatasi kemiskinan masyarakat dengan memberikan bantuan sapi. Tapi itu belum sama sekali menyentuh kepada aspek masyarakat yang ada di Riau. Untuk menyikapi hal diatas, "Kami (PMII Riau) ikut prihatin dengan kondisi kemiskinan di Riau. Untuk itu kami mengambil sikap tegas meminta kepada DPRD Riau agar lebih selektif mengambil suatu kebijakan. Dan juga kami mendesak pemerintah (Gubernur) untuk dapat meninjau kembali dengan program yang memakai anggaran APBD, sehingga semuanya tepat sasaran," ujar Padil dalam orasinya, Kamis (1/11).
Sementara itu Ketua DPRD Riau, drh H Chaidir MM dengan beberapa anggota dewan meminta kepada para intelektual yang tengah berorasi untuk memahami betul-betul permasalahan sebenarnya dengan bijak. Bahwa program yang dibuat pemerintah sudah bagus, kendati belum dapat dirasakan masyarakat saat ini. "Kita tunggu saja hasilnya dalam beberapa tahun lagi," pinta Chaidir.
Dari pernyataan sikap yang disampaikan ke DPRD Riau, bahwa ada satu point empat yang menyangkut ke DPRD. "Untuk itu kami akan tindaklajuti dengan baik. Sekedar kalian ketahui, bahwa saat ini kami (DPRD Riau) sedang membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD tahun anggaran 2008," katanya mengakhiri. (Dd)PMII Minta DPRD Riau Selektif Keluarkan Kebijakan 01 Nov 2007 16:01 wib Dody Devira
PEKANBARU (RiauInfo) - Puluhan mahasiswa yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Riau mengelar orasi di Kantor DPRD Riau selama lebih kurang satu jam. Pasalnya, PMII meminta kepada DPRD Riau untuk dapat selektif dalam mengeluarkan suatu kebijakan.
Menurut Ketua PMII Riau, Padil Alwi, sejak disahkan UU Nomor 33 tahun 2004 adalah agar Pemerintah Daerah bisa melaksanakan kewenangan yang diberikan untuk kemaslahatan menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyatnya. Demikian juga halnya pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) di Riau. Persoalan kemiskinan, kebodohan dan minimnya infrastruktur adalah penyebab utama yang dihadapi salah satu Provinsi terkaya ini.
Setelah empat tahun berjalannya roda pemerintah Provinsi Riau dan pada awalnya kepemimpinannya beranggapan akan berusah maksimal memperbaiki nasib dengan program yang dinamakan K2I. Namun sayang, kini setelah berjalan hampir lima tahun masa pemerintahan, rakyat Riau tampaknya tidak dapat berharap banyak. Bahwa kegiatan-kegiatan seperti pelaksanaan Program Pembangunan Desa (PPD) yang mana pemerintah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencari Desa-desa yang layak mendapatkan bantuan.
Dimana Pemerintah menganggarkan Rp500 juta untuk setiap Desa yang terdapat di Riau. Pada tahun 2006 lalu, bahwa program PPD telah menyentuh ke 107 Desa dari 1401 Desa. Pemerintah juga berupaya mengatasi kemiskinan masyarakat dengan memberikan bantuan sapi. Tapi itu belum sama sekali menyentuh kepada aspek masyarakat yang ada di Riau. Untuk menyikapi hal diatas, "Kami (PMII Riau) ikut prihatin dengan kondisi kemiskinan di Riau. Untuk itu kami mengambil sikap tegas meminta kepada DPRD Riau agar lebih selektif mengambil suatu kebijakan. Dan juga kami mendesak pemerintah (Gubernur) untuk dapat meninjau kembali dengan program yang memakai anggaran APBD, sehingga semuanya tepat sasaran," ujar Padil dalam orasinya, Kamis (1/11).
Sementara itu Ketua DPRD Riau, drh H Chaidir MM dengan beberapa anggota dewan meminta kepada para intelektual yang tengah berorasi untuk memahami betul-betul permasalahan sebenarnya dengan bijak. Bahwa program yang dibuat pemerintah sudah bagus, kendati belum dapat dirasakan masyarakat saat ini. "Kita tunggu saja hasilnya dalam beberapa tahun lagi," pinta Chaidir.
Dari pernyataan sikap yang disampaikan ke DPRD Riau, bahwa ada satu point empat yang menyangkut ke DPRD. "Untuk itu kami akan tindaklajuti dengan baik. Sekedar kalian ketahui, bahwa saat ini kami (DPRD Riau) sedang membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD tahun anggaran 2008," katanya mengakhiri. (Dd)
.jpg)
