PEKANBARU (RiauInfo) - Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah seharunya mementingkan kebutuhan masyarakat umum, bukan malah lebih mengutamakan kepentingan para pebisnis. Sehingga masyarakat yang telah lama menantikan terpasangnya arus listrik terabaikan, karena adanya unsur KKN tersebut.
Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Ayat Cahyadi S Si, saat di temui di Balai Payung Sekaki, sehubungan banyaknya keluhan warga terkait adanya pilih kasih dalam pemasangan arus listrik di masyarakat.
"Ini sangat ironis, karena ada warga yang harus menunggu bertahun-tahun tapi rumah mereka belum juga terpasang arus listrik, sementara ada pihak yang baru melakukan pengurusan, justru dalam waktu singkat sudah bisa merasakan penerangan," ujarnya.
Seperti contoh kasus yang dialami warga komplek perumahan Kualu beberapa waktu lalu, dimana mekipun sudah menyumbangkan travo dan menyelesaikan biaya birokrasi namun sampai pihak PLN belum juga mengalirkan lampu penerangan itu ke rumah warga.
Menyikapi hal tersebut ketua DPRD Pekanbaru, Teguh Pribadi, kemarin secara tegas meminta agar pihak PLN transparan, khususnya dalam masalah birokrasi. Karena jika pemasangan listrik yang dijanjikan kepada masyarakat namun belum juga terealisasi, PLN bisa dikatakan membohongi masyarakat dan mempersulit warga.
"Kondisi saat ini mengeluh dan menilai bahwa pihak PLN telah mempersulit masyarakat yang telah lama menunggu masuknya lampu penerangan, namun tak jua kunjung terealisasi. Jadi PLN hendaknya tidak mempersulit warga, jika memang sudah selesai proses administrasinya dan lain sebagainya, maka harus dipasang, karena hal tersebut sangat merugikan masyarakat" ucap Teguh.
Teguh menambahkan, pihak PLN hendaknya lebih tanggap terhadap kebutuhan pelanggan karena pelanggan. Apalagi pelanggan tersebut telah menyumbangkan teravo dan melunasi biaya birokrasi sesuai dengan prosedur. Karena dengan kinerja yang ada selama ini, ditambah kasus yang dikeluhkan warga, tentunya citra PLN semakin buruk.
"Jika memang pihak PLN belum siap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hendaknya diinformasikan secara transparan dengan alasan yang bisa diterima oleh masyarakat. Dengan demikian komunikasi antara masyarakat dengan pihak PLN itu akan berjalan dengan baik. Dan masyaraskatpun dapat mengerti kendala yang dialami oleh PLN," terangnya. (muchtiar)
