PKS Ancam Cabut Dukungan Kepada Chaidir Sebagai Ketua DPRD

613 views

PEKANBARU (RiauInfo) – Perseteruan di lingkungan anggota DPRD Riau pasca disahkannya APBD Riau 2007 semakin seru saja. Ancam-mengancam terjadi hampir setiap hari. Setelah anggota FPKS diancam akan dipecat, kali ini giliran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) balik mengancam akan menarik dukungan kepada Chaidir sebagai Ketua DPRD Riau. 

Ancaman itu muncul karena adanya sikap dari Chaidir selaku Ketua Panggar bersama-sama anggota Panggar lainnya dinilai minus terhadap fraksi-fraksi yang menolak APBD Riau. Bahkan panggar terkesan akan menghakimin Mukti Sunjaya terkait statemennya yang dinilai keras.

Ketua Fraksi PKS DPRD Riau Nurdin SE Ak mengatakan pihaknya sangat menyayangkan sikap Ketua DPRD Riau yang tidak profesional itu. “Chaidir tidak lagi mengikuti mekanisme dan memanfaatkan lembaga yang dipimpinnya untuk memaksakan kehendak dan kepentingannya,” ujarnya.

Hal ini menurut dia, dapat dilihat dari sikapnya yang tidak berjiwa demokratis dan menolak adanya perbedaan. “Oleh sebab itu FPKS sepakat menarik dukungannya kepada Chaidir sebagai ketua DPRD Riau,” tandasnya.

Pada pemilihan ketua DPRD Riau 2004 lalu, menurut Nurdin lagi, FPKS bersedia mendukung Chaidir dengan syarat yang bersangkutan harus mengikuti “aturan main”. Ada lima syarat yang diajukan PKS untuk mendapatkan dukungannya.

Kelima syarat itu harus mengedepankan akhlak dan moralitas serta etika politik, tidak melakukan KKN sekaligus berani memberantasnya, merealisasikan secara tegas seluruh fungsi DPRD.

Diselain itu juga mendukung sepenuhnya upaya-upaya transparansi dalam lingkup DPRD sesuai dengan perundang-undangan, mengedepankan pola kepemimpinan yang merakyat, aspiratif dan akomodatif dengan berbagai permasalahan di tengah masyarakat.

Poin-poin itu, menurut Nurdin sudah dilanggar oleh Chaidir. Malah dia mengajak anggota Panggar lain untuk mengadili Mukti yang dituding telah mengeluarkan statemen yang keras.

“Ini membuktikan Chaidir tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai ketua lembaga kontrol pemerintah. Malah kesannya justru sudah jadi corong atau juru bicara eksekutif,” tukas Nurdin lagi.(Ad)

 

Posting Terkait