Pemprov Riau Tak Ingin Terjadi Persoalan di Kemudian Hari

Gubernur Riau HM. Rusli Zainal mengatakan hal tersebut dalam Pidato Jawaban dan Penjelasan terhadap Pandangan Umum Anggota Dewan dan Nota Komisi DPRD atas Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau TA 2006 pada Rapat Paripurna Dewan, Senin (16/7), di gedung DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru Jawaban ini merupakan tanggapa terhadap pertanyaan salah seorang angota Dewan yakni Ir.Fendri Jaswir mengenai belum dioperasionalkanya pelabuhan agribisni tersebut. Menurut gubernur, mengenai terminal agribisnis telah dibahas bersama seraya dituangkan dalam anggaran APBD, pada dasarnya telah ada pengelola yang berminat serta bersedia menjadi konsultan manajemen. Pengelola yang berminat dan bersedia itu adalah PD. Pasar Jaya. Bahkan, lanjut Gubri, berdasarkan surat Keputusan bersama (SKB) Gubernur Riau dengan Walikota Dumai nomor: 01/SKB/1/2006 dan nomor 01 tahun 2006 tanggal 30 Januari 2006, telah dibentuk Badan Pengusahaan dan Pengembangan (BPP) terminal Agribisnis Kota Dumai. Badan Pengusahaan dan Pengembangan (BPP), kata Gubernur, anggoatnya berasal dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Dumai. Akan tetapi, tambah Gubri, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mengharuskan proses penunjukan pengelola melalui Kerjasam Pemanfaatan. Dalam peratuaran itu, lanjut Gubri, penentuannya ditetapkan melalui tender sekurang-kurangnya lima peserta atau peminat. Kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus, bisa dilakukan dengan Penunjukan Langsung (PL). Gubernur juga mengatakan, kalau Terminal Agribisnis di Kota dumai ini telah beroperasional, diharapkan kegiatan ini akan dapat mendatangkan Multy Player Effek terhadap petani dalam memasarkan produknya, serta terciptanya pemasaran yang berkeadilan. (Surya)