PEKANBARU (RiauInfo) - Pemotongan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap DAU Riau tahun 2008 mendapatkan tanggapan negatif dari banyak pihak. Tidak hanya dari kalangan Pemprov Riau saja, tapi juga dari kalangan DPR RI, terutama yang berasal dari Riau.
Misalnya saja anggota DPR RI asal Riau Muhammad Tonas SE kepada wartawan Sabtu (2/6) mengatakan pemotongan DAU itu sangat tidak adil dan merugikan daerah-daerah penghasil migas, termasuk Riau.
"Pasalnya pemotongan itu tidak hanya mengancam keuangan provinsi saja, tapi juga mengancam keuangan kabupaten/kota di Riau," ujarnya. Setiap daerah itu sangat membutuhkan dana tersebut untuk berbagai keperluannya, misalnya untuk keperluan belanja pegawainya," jelasnya.
Karena itu dia berpendapat Pemprov Riau bersama Pemkab dan Pemko di daerah ini segera merespon pemotongan ini dengan berjuang ke pusat agar dana tersebut tidak jadi dipotong. Kebijaksanaan itu jangan diterima, tapi harus ditolak bersama-sama.
Sementara itu Ketua vDPRD Riau drh Chaidir MM mengatakan dalam Munas DPRD Provinsi se-Indonesia beberapa waktun lalu masalah ini pernah muncul. Saat itu seluruh daerah menyatakan penolakannya terhadap pengurangan DAU, apalagi sampai dihapuskan.
Menurut dia, seharusnya pemerintah pusat memperhatikan kontribusi daerah-daerah seperti Riau dengan memberikan aturan lebih fleksibel. "Kita sangat berharap pemerintah pusat bisa berlaku adil dengan Riau dengan tidak memotong DAU untuk daerah ini," tambahnya.(Ad)
