Pemko Diminta Akomodir dalam APBD

Namun menurut Wakil Ketua II DPRD Pekanbaru, Ayat Cahyadi, Senin (2/6) yang ditemui diruang kerja Kantor DPRD Pekanbaru, menyesalkan adanya terjadi kekurangan dana BLT untuk masyarakat miskin kota Pekanbaru yang disebabkan karena masyarakat bersangkutan tidak terdata dalam data pusat statistic sehingga tidak dapat menerima BLT. RTM yang tidak mendapatkan BLT tersebut, Ayat mengharapkan agar Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, dapat mencari solusi agar RTM yang tidak mendapatkan BLT juga bisa menikmati dana yang diberikan oleh pemerintah Rp100 ribu perbulan yang diberikan per tri wulan sebesar Rp300 ribu. Ayat mengusulkan, agar Pemko Pekanbaru mengcoba mengakomodir kekurangan BLT tersebut dalam APBD Pekanbaru. "Berapa banyak RTM yang tidak mendapatkan BLT di Pekanbaru harus diketahui terlebih dahulu, baru dianggarkan dengan jumlah yang sama dengan apa yang diterima oleh RTM dari BLT pusat," kata Ayat. Pemberdayaan Ekonomi Jalan Terus Lebih lanjut Ayat mengungkapkan, mesti RTM yang tidak mendapatkan BLT dari pusat diakomodir dalam APBD Pekanbaru, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin harus tetap dijalankan. Karena BLT yang diberikan kepada masyarakat miskin merupakan solusi sesaat dan diperuntukkan sebagai biaya penggantian pembelian bahan bakar yang harganya mengalami kenaikan. "BLT memang tidak mendidik, untuk itu sembari BLT disalurkan pemberdayaan ekonomi harus tetap jalan, karena pemberian BLT hanya merupakan solusi sesaat sebagai pengganti biaya pembelian bahan bakar masyarakat yang kurang mampu," tegas Ayat. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat oleh Pemko Pekanbaru malah harus lebih ditingkatkan, sehingga kehidupan masyarakat dapat lebih baik. Misalnya dengan memberikan bantuan modal, pendidikan keterampilan dan pembinaan-pembinaan dalam bidan usaha yang lain yang bisa diterapkan langsung oleh masyarakat.(muchtiar)