Pemkab Bengkalis Siap Dukung KPU Bengkalis Sukseskan Pemilu

PEKANBARU (RiauInfo) - Wakil Bupati, H Normansyah Abdul Wahab mengatakan, Pemkab Bengkalis akan mendukung penuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkalis dalam menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) legslatif 2009. 

“Sesuai kemampuan dan peraturan yang berlaku, Pemkab Bengkalis siap memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang KPU Bengkalis dalam pelaksanaan Pemilu,” kata Norman. Penegasan itu disampaikan Norman ketika memberikan sambutan pada acara pelantikan dua anggota KPU Bengkalis. Kedua anggota KPU Bengkalis yang dilantik Ketua KPU Riau, H Raja Syofan Samad, di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja Dilaut, kemaren itu, H Yuslizar Yunus dan H Bakri. Dikatakan Norman, Pemilu Legislatif 2009 yang sudah di depan mata, untuk Kabupaten Bengkalis tercatat 38 partai politik sebagai peserta. Sedangkan pemili tetap 440.133 orang yang akan melakukan pemilihan di 1.501 TPS. Sedangkan untuk Pemilu Legislatif anggota DPRD Bengkals, kata Norman, tercatat sebanyak 847 orang calon tetap. Mereka akan bertarung memperebutkan simpati rakyat di 5 daerah pemilihan (Dapil) untuk memperebutkan 45 kursi wakil rakyat. “Hal itu merupakan tantangan bagi kita semua untuk menciptakan Pemilu yang baik yang terleselenggara secara optimal. Apalagi kondisi geografis daerah ini terdiri dari pulau-pulau dan membutuhkan waktu tempuh yang sedikit lama, sementara tenggat waktu tahapan Pemilu sangat ketat,” katanya. Diingatkan Norman, tugas untuk menyukseskan Pemilu di daerah, sebenarnya bukan hanya di tangan KPU Bengkalis. Tapi semua elemen masyarakat ikut bertanggungjawab dan harus berpartisipasi aktif. Sehingga Pemilu Legislatif 2009 di daerah ini berlangsung secara demokratis, aman, tentram dan damai. “Tidak menimbulkan konflik. Baik itu horizontal maupun vertikal,” harap Norman. Norman mengatakan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menjamin agar Pemilu dapat dilaksanakan berkualitas. Diantaranya, peran KPU harus dioptimalisasi, terjamin independennya serta mandiri. Panitia Pengawas harus dapat meminimalisasi potensi pelanggaran melalui peningkatan pengawasan. Selanjutnya, setiap permasalahan yang timbul diproses dengan cepat. Adanya koordinasi yang baik antara KPU dengan pihak/instansi terkait. Selain itu, peran masyarakat harus dioptimalkan, terutama melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi. “Karena keberhasilan Pemilu itu direfresentasikan oleh sedikit atau banyaknya pemilih yang menggunakan hak pilihnya,” kata Norman.(ad)

Berita Lainnya

Index