PEKANBARU (RiauInfo) – Untuk menyelaraskan persepsi dalam kinerja antar pemerintahan baik di daerah, maupun pusat hingga satuan kerja, khususnya di Riau perlu adanya pemantapan kebijakan bidang hukum, keamanan, ketertiban dan penyelesaian konflik. Apalagi dalam menghadapi berbagai event politik yang selalu akan bergulir di daerah atau event politik secara nasional pada 2009 mendatang atau di Riau pada 2008 mendatang.
Pemantapan kebijakan ini akan mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi kepentingan bangsa dan negara dan melanggengkan perkembangan pembangunan. Hal ini diungkap Kepala Bapeda Riau, Emrizal Pakis dalam sambutan tertulis yang disampaikan dalam Workshop Pemantapan Kebijakan Bidang Hukum, Keamanan, Ketertiban dan Penyelesaian Konflik, Rabu (24/10) di Pekanbaru.
Hadir dalam acara ini puluhan peserta dan beberapa orang nara sumber dari Departemen Lemhanas dan utusan Polda Riau. Menurut perkembangan politik Indonesia sejak Reformasi, akan ada kecenderungan rawan konflik terjadi di setiap pesta Demokrasi baik di daerah apalagi event politik nasional.
Hal ini diterangkan pihak Polda Riau, khususnya untuk Pilkada Riau pada 2008 mendatang. Kerawanan yang akan terjadi seperti aksi demontrasi, kecurangan politik dan berbagai ganguan lainnya yang dapat mengancam stabilitas nasional.
”Mencapai hal ini diperlukan suatu kepastian kebijakan yang datang dari segala pihak terkait pemantapan kebijakan bidang hukum, keamanan, ketertiban dan penyelesaian konflik,” ujar Emrizal. (Surya)
.jpg)
