PBB Urutkan Soeharto Sebagai Pimpinan Paling Korupsi Dunia

PEKANBARU (RiauInfo) - Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia menetapkan Mantan Presiden Soeharto duduk sebagai pencuri harta negara (koruptor) paling teratas dunia. Soeharto diduga telah mencuri harta Indonesia senilai 35 miliar dolar AS atau kalau dirupiahkan menjadi Rp 332,5 triliun.

Prestasi Soeharto ini menjadi berita utama Harian Metro Riau dan Riau Pos edisi Rabu (19/9) ini.Metro Riau dalam beritanya berjudul "PBB: Soeharto Pencuri Terbesar" menyebutkan daftar tersebut tercantum dalam buku panduan yang dikeluarkan PBB dan Bank Dunia bersamaan dengan peluncuran Prakarsa Penemuan Kembali Kekayaan yang Dicuri. Sedangkan Riau Pos dengan berita berjudul "Soeharto Diburu PBB" menyebutkan selain Soeharto, pemimpin politik dunia lainnya yang diperkirakan juga mencuri kekayaan negara adalah Ferdinand Marcos dari Filipina, Mobutu Sese Seko dari Zaire, Sani Abacha dari Nigeria, dan Slobodan Milosevic dari Serbia. Sementara itu Riau Mandiri hari ini berita utamanya tentang pujian yang diberikan Presiden SBY kepada Gubernur Sumbar Gumawan Fauzi yang dinilai mampu dengan cepat menangani masalah bencana gempa di daerahnya. SBY malah berencana menjadikan Sumbar sebagai provinsi percontohan untuk penanggulangan bencana gempa. Berita itu berjudul "SBY Puji Gubernur Sumbar". Dibekuknya Ketua Umum PSSI Nurdin Halid yang tersandung kasus korupsi di Jalan Cokroaminoto, Menteng, Jakarta, menjadi berita utama Tribun Pekanbaru hari ini. Dalam berita berjudul "Nurdin Dibekuk Subuh" menyebutkan Nurdin saat ini dijebloskan ke Rutan Salemba untuk menjalani hukuman dua tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dana pendistribusian minyak goreng senilai Rp169,7 miliar. Kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Dumai yang menewaskan seorang bocah dan melukai 2 orang lainnya menjadi berita utama Pekanbaru MX hari ini. Dalam berita berjudul "Truk Tabrak Becak, 1 Tewas, 2 Luka", menyebutkan bahwa setelah kejadian itu sopir truk pengangkut kayu itu malah kabur. Pekanbaru Pos berita utamanya hari ini tentang larangan Gubri HM Rusli Zainal yang tak memperbolehkan pejabat menerima parsel. Dalam berita berjudul "Parsel No, THR Yes!", disebutkan bahwa jika ada pejabat menerima parsel maka akan diberikan sanksi. Namun belum ditentukan sanksinya berupa apa. Sedangkan Media Riau dalam berita utamanya berjudul "Dosen Tak Dapat Dana Kesejahteraan" mengungkapkan bahwa nasib dosen di Riau tidak seberuntung nasib para guru. Jika guru baik non PNS maupun PNS tahun ini akan memperoleh dana kesejahteraan menjelang lebaran, sedangkan dosen tidak menerimanya. Rapat evaluasi pelaksanaan APBD Riau 2007 yang digelar kemaren mendapat perhatian dariRakyat Riau. Usai rapat itu Gubri HM Rusli Zainal menyebutkan bahwa dari evaluasi itu diketahui pelaksanaan APBD 2007 cukup memuaskan karena masih berada pada kondisi sesuai dengan yang diharapkan. Berita itu berjudul "Realisasi APBD Riau 2007 Cukup Memuaskan". Sementara Riau Tribune dalam berita "Cairkan Anggaran, Pejabat Tak Paham" menyebutkan banyak kepala biro dan kepala bagian di lingkungan Pemprov Riau mengeluh susahnya proses pencairan anggaran. Bukan hanya untuk melaksanakan program, untuk biaya langsung saja pun aparatur kesulitan. Bahkan ada yang mengaku terpaksa memakai uang pribadi untuk urusan dinasnya.(Ad)
 

Berita Lainnya

Index