PEKANBARU (RiauInfo) - Operasi minyak tanah dinilai tetap dibutuhkan. Sebab, bahan bakar itu masih menjadi primadona bagi masyarakat di tengah belum direalisasikannya konversi minyak tanah ke gas di daerah ini.
"Ada informasi dari pihak pertamina operasi minyak tanah tidak ada lagi, namun diganti dengan penambahan kuota minyak tanah 100 ribu liter dari sebelumnya 2.810.000 liter menjadi Rp2.910 liter," ujar Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Syafri Effendi. Jumat (19/12).
Menurutnya, dari pada menambah kuata kepada agen, lebih baik kelebihan itu dikelola Disperindag atau dengan menambah pangkalan baru. Sebab, tidak ada jaminan kelebihan kuota kepada agen itu. secara tranpran disalurkan kepada masyarakat umum.
Sebab kecenderungan selama ini, walaupun kuota cukup, tapi pihak agen tetap selalu mengatakan kurang. demikian halnya pangkalan. "Kita mintalah agen menjelaskan kelebihan itu, jangan diam saja," katanya.
Menurut Syafri, pertambahan koata mencapai 100 ribu liter itu cukup signifikan untuk membantu warga tentang kebutuhan minyak tanah ini. Sebab, jika satu Kepala Keluarga (KK) mendapat 20 liter, maka ada sekitar 5000 KK yang bisa terbantu.
Sekarangan, masing-masing pangkalan melayani bervariasi, jika dengan 5000 KK itu, paling tidak bisa melayani 20 pangkalan untuk menekel 250 KK dengan jatah minyak tanah 20 liter per KK.
Dengan demikian masih ada peluang untuk membangun pangkalan, namun harus mempertimbangkan letak toritorialnya yang tidak menumpuk pada suatu wilayah.
"Kalau pangkalan tidak ditambah, pengelolaannya hendaknya bisa diserahkan ke Disperindag untuk operasi pasar minyak tanah bekerjasama dengan agen dan Pertamina," kata politisi Golkar ini.(muchtiar)
