PEKANBARU (RiauInfo) - Demi mengoptimalkan pelayanan dibidang kesehatan dan meningkatkan rumah sakit, terutama dalam upaya membantu masyarakat miskin dana pendukung Pemerintah Provinsi Riau tahun 2006 sebesar Rp500 juta telah terserap habis. Untuk itu, tahun yang akan datang dana pendukung dapat ditambah. Kenapa?
"Karena dana yang telah kita dapatkan telah terserap semuanya. Dengan memenuhui kebutuhan pelayanan spesialistik luas dan subspesialistik. Dan biaya transportasi pengembalian pasien miskin ke daerah asal rujukan," ungkap Humas RSUD Arifin Achmad, Dr Nuzelly MARS kepada RiauInfo di RSUD Arifin Achmad, Pekanbaru, Senin (27/8).
Nuzelly berharap tahun yang akan datang agar dana pendukung lebih besar lagi. Sehingga diharapkan masyarakat miskin tetap mendapat pelayanan spesialistik luas dan subspesialistik yang di lakukan RSUD Arifin Achmad. Dengan demikian pasien masyarakat miskin tidak perlu membayar lagi, selama persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Askes terpenuhi antara lain yakni surat rujukan, kartu Askeskin (surat keterangan tanda miskin).
Permasalahan yang biasanya muncul adalah bahwa masyarakar miskin tersebut tidak dapat menunjukan bukti sebagai masyarakat miskin diawal perawatannya. Setelah beberapa hari dirawat pasien tersebut baru menyerahkan surat keterangan tanda miskin. Sesuai dengan persyaratan klaim dari PT. Askes, kalau SKTM diserahkan setelah lewat dari 3 x 24 jam, maka PT. Askes hanya menanggung pembayaran mulai diserahkan SKTM dengan menerbitkan Surat Jaminan Pembayaran (SJP).
Sehingga pasien harus membayar ke RSUD biaya perawatan sebelum adanya SJP yang dikeluarkan oleh PT. Askes tersebut. Karena belum disahkan sebagai pasien Askeskin oleh PT. Askes. Terangnya lagi, salah satu dampak dari adanya asuransi kesehatan masyarakat miskin adalah terjadinya peningkatan jumlah pasien yang berobat ke RSUD Arifin Achmad.
Walaupun demikian RSUD Arifin Achmad senantiasa memberikan pelayanan secara maksimal agar masyarakat miskin tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. "Kita menyadari bahwa pelayanan yang diberikan belum dapat memenuhi harapan masyarakat miskin secara paripurna dan peningkatan pelayanan ini tetap akan menjadi perhatian kita dimasa yang akan datang," katanya mengakhiri. (Dd)
