PEKANBARU (RiauInfo) - Sekitar lebih kurang 134 guru bantu pusat yang lolos tes Calon Pegawai Negeri Sipil di Riau formasi tahun 2005 mendatangi Kantor DPRD Provinsi Riau, tepat pada pukul 11.50. 134 guru bantu pusat ini terdiri dari guru bantu dari Pekanbaru sekitar 81 orang, Rokan Hulu 24 orang dan Kampar 29 orang, meminta tolong kejelasan nasib mereka yang telah enam bulan tidak menerima gaji dari Pusat.
Kedatangan ratusan guru bantu ini langsung disambut oleh Wakil Ketua DPRD Riau, H. Suryadi Khusaini dan Anggota Komisi D diruang Komisi D Kantor DPRD Riau, Selasa (10/6).
"Kami kesini bukan mau anarkis. Kedatangan kami kesini hanya meminta tolong agar kemelut yang kami hadapi hendaknya dapat diselesaikan oleh Anggota Dewan yang kami cintai ini," Ungkap Ketua Forum Guru Bantu Pusat, Adi Jaya kepada wartawan di Kantor DPRD Provinsi Riau, Selasa (19/6).
Menurut Adi, sudah saatnya ratusan guru bantu meminta pertolongan kepada anggota dewan di DPRD Provinsi Riau ini. Pasalnya sejak lulus tes CPNS formasi tahun 2005 ini, lebih kurang sekitar 337 orang guru bantu pusat yang berada di Riau belum sama sekali menerima SK dari Dirjen Pusat Pendidikan di Jakarta. Ditambah lagi dengan uang honor kami selama enam bulan belum juga dibayar.
"Kami masih saja tetap bekerja seperti biasanya. Walaupun belum menerima gaji selama enam bulan. Tetapi masalah SK kami alhamdulillah dalam waktu dekat ini akan keluar. Ini akibat dari hasil kami yang mati-matian meminta SK tersebut ke pusat," keluhnya.
Terang Adi lagi, status kami disini masih tetap guru bantu. Dengan alokasi anggaran APBN, bukan APBD. "Kami telah mencoba mendatangi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Riau yang terletak di Jalan Gajah, Simpang BPG. Ternyata apa yang kami dapatkan hasilnya nol," ketusnya.
LPMP terkesan tidak menangapinya dengan serius. Setiap kali puluhan guru bantu mendatangi kantor LPMP Riau, tidak adanya kejelasan yang berarti. "Pada pertengahan Maret 2007 lalu, sempat kami melakukan sikir bersama untuk mengetuk hati LPMP. Buktinya, tidak mendapatkan komentar apa-apa," katanya lagi.
Setelah mendatangi LPMP tersebut, kami (guru bantu) kembali mencoba mendatangi kantor DPRD Kota Pekanbaru untuk melakukan hearing. Ternyata yang didapat disana tak punya keputusan yang jelas juga. Menurut Dirjen Pendidikan Pusat, kata Adi dia mengatakan ada anggaran khusus bagi guru bantu mulai 20 Maret 2006.
"Namun kenyataannya kami disini (Riau) tidak mendapat koordinasi dari pusat. Sehingga kami tak mendapat apa yang telah kami harapkan selama enam bulan ini. Ibaratnya kami saat ini puasa selama enam bulan," tambah Nengsi Aryati guru bantu SMP N15.
Tambah Nengsi lagi, "Kami meminta kepada anggota dewan untuk dapat menyelesaikan kemelut yang terjadi dengan kami guru bantu ini. Agar jangan sampai kejadian ini terus berlarut," katanya mengakhiri. (dowi)
.jpg)
