[caption id="attachment_15139" align="alignleft" width="300"]
Gubernur di Depdagri yang dipimpin Dirjen Otda tentang Penguatan Peran gubernur.[/caption]
JAKARTA (RiauInfo) - Harapan untuk segera mengakhiri krisis listrik di Provinsi Riau mulai menampakkan titik terang. Dalam pertemuan Gubernur Riau (Gubri) HM Rusli Zainal SE MP dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Radjasa di ruang kerjanya, di Kantor Menko Perekonomian, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Jum'at (19/11).
Hatta memastikan bahwa pemerintah segera merevisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembangkit Listrik 10 ribu MW dan memasukkan rencana Pemerintah Provinsi Riau membangun PLTU 2 x 100 MW.
"Kita sudah siapkan draft-nya dan segera kita ajukan ke Presiden untuk ditandatangani," kata Hatta seraya memperlihatkan draft revisi Perpres tersebut.
Sekedar diketahui, upaya Pemprov Riau untuk mengatasi krisis listrik di Bumi Lancang Kuning dengan membangun PLTU 2 x100 MW terhambat karena tidak termasuk dalam Perpres tersebut. Akibatnya, Bank Riau dan bank lainnya yang siap mengucurkan dana untuk membangun PLTU tidak mendapat skim jaminan dari pemerintah. Namun jika Riau sudah masuk dalam Perpres tersebut, maka Bank Riau dan bank lainnya tidak akan ragu-ragu lagi untuk mengucurkan dananya.
Menurut Hatta, pemerintah merevisi Perpres tersebut tidak hanya karena ada desakan dari Riau, namun juga dari daerah lain yang juga mengalami krisis listrik, seperti Kalimantan Timur. "Kaltim juga akan masuk dalam Perpres itu," ulas Hatta, meyakinkan.
Gubri Rusli menyambut gembira rencana pemerintah merevisi Perpres tersebut. Karena dengan begitu, upaya Pemprov Riau membangun PLTU tidak akan terhambat lagi. "Perjuangan ini sudah cukup lama. Masyarakat sudah tidak tahan lagi dengan pemadaman listrik yang sudah sangat luar biasa," sebut Gubri kepada pers usai pertemuan.
Gubri menjelaskan bahwa sejauh ini Riau kekurangan listrik sekitar 195 MW. Bila nanti Riau berhasil membangun PLTU 2x100 MW, maka kekurangan itu akan teratasi. "Insya Allah pada 2010 nanti sudah mulai dibangun. Jadi, pada 2012 saat PON nanti, Riau benar-benar sudah bebas dari krisis listrik," ulasnya.
Sementara untuk jangka pendek dalam mengatasi krisis listrik, Gubri mengatakan bahwa pihak PLN akan menyewa genset berkekuatan 2x35 MW, selain menguatkan isolated di beberapa daerah seperti di Selatpanjang, Bengkalis dan Inhil, juga menguatkan jalur interkoneksi yang ada. "Jadi untuk jangka pendek, ini langkah yang akan kita lakukan," kata Gubri.
Selain soal listrik, saat bertemu Hatta, Gubri juga meminta dukungan pemerintah pusat terkait pembangunan infrastruktur di Riau, seperti jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan. Selain itu, Gubri tidak lupa menyampaikan keinginan Riau membangun cluster kelapa sawit agar mempunyai value added bagi masyarakat.
"Kita ingin membangun industri hilir kelapa sawit agar punya nilai tambah bagi masyarakat," harap Gubri. Saat bertemu Hatta, Gubri antara lain didampingi Kepala Bappeda Emrizal Pakis, Kadis PU Firdaus dan Dirut Bank Riau Erson.(ad/rls)
Gubernur di Depdagri yang dipimpin Dirjen Otda tentang Penguatan Peran gubernur.[/caption]
JAKARTA (RiauInfo) - Harapan untuk segera mengakhiri krisis listrik di Provinsi Riau mulai menampakkan titik terang. Dalam pertemuan Gubernur Riau (Gubri) HM Rusli Zainal SE MP dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Radjasa di ruang kerjanya, di Kantor Menko Perekonomian, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Jum'at (19/11).
Hatta memastikan bahwa pemerintah segera merevisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembangkit Listrik 10 ribu MW dan memasukkan rencana Pemerintah Provinsi Riau membangun PLTU 2 x 100 MW.
"Kita sudah siapkan draft-nya dan segera kita ajukan ke Presiden untuk ditandatangani," kata Hatta seraya memperlihatkan draft revisi Perpres tersebut.
Sekedar diketahui, upaya Pemprov Riau untuk mengatasi krisis listrik di Bumi Lancang Kuning dengan membangun PLTU 2 x100 MW terhambat karena tidak termasuk dalam Perpres tersebut. Akibatnya, Bank Riau dan bank lainnya yang siap mengucurkan dana untuk membangun PLTU tidak mendapat skim jaminan dari pemerintah. Namun jika Riau sudah masuk dalam Perpres tersebut, maka Bank Riau dan bank lainnya tidak akan ragu-ragu lagi untuk mengucurkan dananya.
Menurut Hatta, pemerintah merevisi Perpres tersebut tidak hanya karena ada desakan dari Riau, namun juga dari daerah lain yang juga mengalami krisis listrik, seperti Kalimantan Timur. "Kaltim juga akan masuk dalam Perpres itu," ulas Hatta, meyakinkan.
Gubri Rusli menyambut gembira rencana pemerintah merevisi Perpres tersebut. Karena dengan begitu, upaya Pemprov Riau membangun PLTU tidak akan terhambat lagi. "Perjuangan ini sudah cukup lama. Masyarakat sudah tidak tahan lagi dengan pemadaman listrik yang sudah sangat luar biasa," sebut Gubri kepada pers usai pertemuan.
Gubri menjelaskan bahwa sejauh ini Riau kekurangan listrik sekitar 195 MW. Bila nanti Riau berhasil membangun PLTU 2x100 MW, maka kekurangan itu akan teratasi. "Insya Allah pada 2010 nanti sudah mulai dibangun. Jadi, pada 2012 saat PON nanti, Riau benar-benar sudah bebas dari krisis listrik," ulasnya.
Sementara untuk jangka pendek dalam mengatasi krisis listrik, Gubri mengatakan bahwa pihak PLN akan menyewa genset berkekuatan 2x35 MW, selain menguatkan isolated di beberapa daerah seperti di Selatpanjang, Bengkalis dan Inhil, juga menguatkan jalur interkoneksi yang ada. "Jadi untuk jangka pendek, ini langkah yang akan kita lakukan," kata Gubri.
Selain soal listrik, saat bertemu Hatta, Gubri juga meminta dukungan pemerintah pusat terkait pembangunan infrastruktur di Riau, seperti jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan. Selain itu, Gubri tidak lupa menyampaikan keinginan Riau membangun cluster kelapa sawit agar mempunyai value added bagi masyarakat.
"Kita ingin membangun industri hilir kelapa sawit agar punya nilai tambah bagi masyarakat," harap Gubri. Saat bertemu Hatta, Gubri antara lain didampingi Kepala Bappeda Emrizal Pakis, Kadis PU Firdaus dan Dirut Bank Riau Erson.(ad/rls)
