Menaker, Mendikbud dan Mendag Bersinergi Siapkan Tenaga Kerja Berkualitas

JAKARTA (RiauInfo) - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri menyatakan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Perdagangan untuk menyiapkan dan meningkatkan tenaga kerja yang kompeten sehingga siap memenuhi kebutuhan pasar kerja. Sinergisitas tersebut meliputi pengembangan standar kompetensi Kerja sesuai kebutuhan pasar kerja  serta pemberdayaan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai mitra bagi  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun lembaga-lembaga kursus (non formal) di seluruh Indonesia. "Diperlukan penguatan  pelatihan kerja untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berasal dari lulusan pendidikan, terutama SMK dan pendidikan non formal sehingga dapat diserap dengan cepat oleh pasar kerja yang membutuhkan,” kata Menaker Hanif sesuai pertemuan dengan Mendikbud Anis Baswedan dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong  membahas kursus dan pelatihan di Indonesia, di kantor Kemdikbud Jakarta, Rabu (2/3). Menaker Hanif mengatakan untuk memperkuat kualitas pelatihan kerja dibutuhkan dukungan dari Kemdikbud  untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan sesuai kebutuhkan pasar kerja serta tambahan porsi alokasi anggaran fungsi pendidikan agar  pelatihan kerja lebih massif dan berkualitas. “Kita juga dan  Kementerian Perdagangan untuk mendorong pihak swasta untuk membantu meningkatkan kualitas lembaga-lembaga pendidikan formal kita terutama di SMK dan BLK atau lembaga-lembaga pelatihan yang lain,” kata Hanif. Sejatinya kata Menaker pendidikan  (khususnya vokasi dan/atau non formal) memegang peranan penting agar lulusan  pendidikan dapat diserap oleh pasar kerja.  Selama ini pada dasarnya pendidikan vokasi dan/atau non formal yang diselenggarakan oleh Kemdikbud dan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Kemnaker, memiliki kemiripan baik dalam hal proses maupun tujuan. “Untuk itu kurikulum pendidikan tersebut di desain agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri (link and match). Perlu juga adanya dukungan terhadap lembaga pelatihan kerja untuk peningkatan kompetensi lulusan SMK dan nonformal agar kualifikasinya memenuhi standar nasional ataupun internasional , “ kata Hanif. Menaker mengatakan Komitmen terhadap sinergi antar kementerian tersebut, juga dilakukan dalam konteks regulasi sebagaimana  tertuang dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya yang terkait dengan pendidikan non formal atau pelatihan. Termasuk sinergi dilakukan terhadap turunan dari undang-undang tersebut, seperti: Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Peraturan Pemerintah No 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional dan Peraturan Presiden no. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI). Sinergi dan keterlibatan antara Kemendikbud dan Kemnaker khususnya dalam menyiapkan tenaga kerja kompeten  dilakukan, sejak desain Skills Toward 2020 pada tahun 1997, inisiasi pengembangan SKKNI tahun 2000, pengembangan KKNI. “Termasuk penguatan terhadap kelembagaan pelatihan dan SMK melalui bantuan kerja sama luar negeri, termasuk sebagai founding father pendirian BNSP, “ katanya. Sementara itu  Anis Baswedan menambahkan pihaknya berharap Menaker agar menunjukkan letak “lubang-lubang” dalam pengelolaan struktural pelatihan maupun penyediaan tenaga kerja Indonesia termasuk kebutuhan sertifikasi dan standarisasi yang tepat. Sesuai pembicaraan dengan Wapres, kata Anis  pemerintah memiliki concern khusus terhadap pendidikan, pelatihan kerja dan penyerapan pasar kerja. Pemerintah upayakan peningkatan kompetensi lulusan SMK dan nonformal agar kualifikasinya memenuhi standar nasional ataupun internasional “Pak Menaker tunjukkan lubang-lubangya, dimana masalahnya. Nanti sama-sama kita bereskan terutama proyeksi kebutuhan tenaga krja lulusan SMK  dan nonformal yang tadi didiskusikan, “ kata Anis Sedangkan Tom Lembang mengungkapkan abad 21 nanti merupakan medan pertempuran sektor jasa karena barang secara fisik makin murah. “Trend saat ini perdagangan jasa, seperti pariwisata, membeli dengan devisa. Kita harus menyiapkan juga ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, “ katanya. (rls)