"Masih Banyak Permasalahan Ditemukan Masing-masing SKPD"

"Jika tak ada aral melintang, pembahasan dengan TAPD dijadwalkan, Senin (30/7) atau Selasa (31/7) mendatang. Dimana pertemuan dengan panitia anggaran dengan komisi telah selesai hari ini," ungkap Anggota Komisi C DPRD Riau, Drs.H.M. Djohar Firdaus, MSi kepada RiauInfo di Kantor DPRD Riau, Kamis (26/7). Menurut Djohar, kemungkinan besar, Jumat (27/7) akan diadakan Rapat Paripurna yang berkaitan dengan perubahan Perda PT. Riau Bangkit tersebut dari hasil konsultasi ke Mendagri. Secara keseluruhan pengunaan anggaran dimasing-masing satuan kerja telah mencapai realisasi diatas 60 persen. "Ada juga yang masih nol realisasinya dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan," katanya. Tadi juga ditemui ada yang beberapa menonjol diutarakan seperti tentang invetarisasi masalah pengelolaan tapal batas. Dimana memakan anggaran APBD tahun 2006 sebesar Rp4 miliar. "Dimana masalah ini juga belum selesai. Sehingga semua dananya hampir seluruhnya terserap," terangnya. Kemudian juga, yang menjadi perhatian adalah sangat serius kegiatan multiyears. Bahwa kegiatan multiyears ini telah diselesaikan tahun 2008 mendatang. Ternyata dilapangan masih banyak terjadi kendala-kendala seperti yang ditinjau oleh komisi C tentang pembangunan jalan di Simpang Kumuh di Duri. "Saya sangat optimis proyek itu selesai tepat pada waktunya. Tapi harus melibatkan pekerjaan yang sangat luar biasa," terangnya. Tadi disinggung juga pembangunan Bandara Tempuling. Dimana hal ini disesuaikan dengan anggaran Pemerintah Riau dengan Kabupaten, jadi sisi APBD daerah yang bersangkutan. "Hasil tinjauan komisi C telah memperlihatkan hasil yang baik. Sehingga tahun 2008 telah rampung," pintanya. Terus masalah pembangunan SMK di 11 Kabupaten/Kota yang ada di Riau. Dimana reposisinya 11 SMK tersebut realisasinya telah selesai 99 persen. Tapi realisasi fisiknya masih belum terselesaikan. Diharapkan hal ini dapat diselesaikan. Mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pembahasan di komisi B yang disampaikan ke Panggar ini masih bersifat secara umum. "Saya sarankan, kita ingin melihat perkembangan kemampuan untuk meningkatkan PAD tersebut," katanya. Pada tahun 2005 lalu PAD Riau meningkat 6 persen. "Kita minta pada tahun 2006 ini harus dapat ditingkatkan," terangnya. Masalah lain yang diberikan masukan dari komisi masing-masing yakni masalah Badan Promosi dan Investasi (BPI). Selama ini dana yang cikuncurkan untuk mengembangkan sektor ini cukup besar. Dengan melakukan studi banding ke Luar Negeri. "Dan hal ini sama sekali tidak terungkap. Seberapa dana anggaran yang dihabiskan. Ini belum jelas sama sekali," keluhnya. Dan masih banyak hal dipermasalahkan lagi seperti Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan lain-lain. "Kita harap semua satker dapat memberikan masukan kepada PAD. Sehingga penerimaan PAD kita dapat meningkat setiap tahunnya," pungkasnya. (Dd)