"Negara kita negara hukum, maka perkara hukum harus diselesaikan dengan jalur hukum. Jangan masalah hukum ini diselesaikan secara politik,"ungkap Johar Firdaus saat menerima massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pekanbaru, Senin (9/11/09) di gedung DPRD Riau.
Pada kesempatan menerima aspirasi massa HMI ini, Johar juga menyetujui suara dukungan para demonstran untuk penyelesaian polemik KPK dan Polri saat ini. Massa HMI memasangkan pita hitam di lengan kiri Johar sebagai tanda berkabung terhadap tuduhan bagi KPK.
"Aspirasi mahasiswa ini akan kita teruskan ke pihak berwenang di tingkat pusat melalui surat pengantar. Kita mendukung segala bentuk penegakkan hukum,"ujar Johar yang disambut derai suara massa HMI. Setelah mendengar keterangan Johar tersebut, massa HMI membubarkan diri dengan tertib.(Surya)
Masalah KPK-Polri Mesti Dijauhkan Dari Politik
PEKANBARU (RiauInfo) - Ketua DPRD Riau Johar Firdaus menilai harus adanya pemisahan penyelesaian perkara antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri yang sedang mengalmi polemik saat ini. Menurut Johar, Indonesia merupakan negara hukum dan harus menyelesaikan masalah tersebut secara hukum.
