PEKANBARU (RiauInfo) - Dalam waktu dekat ini pemerintah Malaysia akan memulangnya sebanyak 10.000 TKI bermasalah alias ilegal melalui pelabuhan Dumai. Ironisnya pemulangan para TKI ilegal melalui Dumai itu tanpa ada koordinasi antara pemerintah Malaysia dengan instansi terkait di Dumai.
Kondisi ini diperkirakan nantinya akan menjadi masalah besar di Dumai. Pemerintah Kota (Pemko) Dumai dipastikan akan kelabakan dalam menangani para TKI ilegal yang baru sampai di Dumai itu, terutama dalam pemulangan mereka ke kampung halamannya masing-masing.
Kadis Nakertrans Kota Dumai, Rasidin Siregar mengabui pihaknya belum menerima informasi rencana pemerintah akan memulang TKI ilegal melalui Dumai itu. "Sampai saat ini saya memang belum pernah mendapatkan informasi tersebut," jelasnya.
Dia menyebutkan jika benar akan menjadi pintu masuk 10.000 TKI ilegal yang dipulangkan pemerintah Malaysia itu, maka tentunya dibutuhkan persiapan dan pendanaan yang jelas. Ini untuk menghindari agar para TKI itu tidak terkatung-katung begitu sampai di Dumai.
Pihaknya tidak keberatan jika Dumai dijadikan pintu masuk TKI ilegal yang dipulangkan pemerintah Malaysia itu, tapi dengan catatan harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Sebab keuangan Pemko Dumai tidak akan sanggup menanggung biaya pemulangan para TKI ilegal itu ke daerahnya masing-masing.
Pemko Dumai sendiri pernah mendapatkan pengalaman pahit saat menangani TKI ilegal yang dipulangkan lewat kota ini. Untuk memulangkan para TKI ilegal itu, Pemko Dumai terpaksa mengeluarkan dana ratusan juta rupiah. Namun hingga saat ini pemerintah pusat tidak pernah mengganti dana yang telah dikeluarkan Pemko Dumai itu.(ad)
.jpg)
