PEKANBARU (RiauInfo) - Dalam momentum hari anti korupsi se dunia yang jatuh pada 9 Desember ini, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Muhammad Sabarudi menilai upaya Pemko dalam menghancurkan budaya korupsi, khususnya dijajaran pemerintahan masih cukup rendah. Karena itu, diharapkan Pemko jangan hanya melakukan serimonial saja dalam mengatasi korupsi, tetapi action adalah yang terpenting.
Selain itu, sikap lemah dalam mengatasi budaya korupsi juga ditujukan terhadap pihak lainnya seperti kepolisian dalam hal pembuatan SIM, pengurusan PLN.Hal ini disampaikan Sabarudi di ruang kerjanya Balai Payung Sekaki Selasa (9/12). Menurut Sabar, keluhan tersebut hingga kini masih sangat dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai kelangan.
Kantor urusan publik yang sering menjadi sorotan tersebut adalah, urusan kepegawaian, proses tender suatu proyek yang sebenarnya telah menjadi rahasia publik.
Selain itu ada juga proses pembutaan KTP. Proses layanan ini, sering disalah gunakan pihak tertentu demi mendapatkan keuntungan. mempermainkan layanan, apalagi memanfaatkan situasi demi keuntungan jelas sama dengan korupsi. Beberapa persoalan tersebut mestinya menjadi acuan pemerintah dalam memerangi korupsi yang saat ini telah menjadi budaya.
Selain itu ada juga yang tidak kalah menarik, yakni urusan di kepolisian, diantaranya pembuatan SIM. Harga yang ditetapkan sering tidak sesuai dengan tarif sebenarnya. Bahkan ada yang bervariasi dalam hal pembayarannya. Dan ini, telah berlangsung telah lama. Sehingga kebanyakan masyarakat yang trauma, menjadi enggan dalam melakukan urusan.
Kemudian ada juga susahnya berurusan penyambungan listrik. Tapi mereka yang mau menggunakan jalan pintas, alias setoran lebih, sangat mudah untuk mendapatkannya. Hal ini bisa dilihat perumahan-perumahan mewah, sedangkan di sekitarnya ada yang sudah menunggu hingga satu tahunan untuk bisa dialiri listrik.
Karena itu ke depan diharapkan masyarakat termasuk para PNS sendiri harus berani untuk mau melaporkan jika ada hal-hal yang terkesan tidak wajar, ujar Sabar serius.
Untuk mengatasi bagaimana korupsi bisa menghilang, diharapkan kepada setiap pemimpin di negeri ini untuk bisa mencerminkan iman dan tawqwa serta mampu menampilkan sikap rofesionalisme kepada siapa saja.
Kemudian warung jujur yang digagas pihak kejaksaan yang menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pilot projek harus dioptimalkan lagi. Misalnya dengan mengembangkan keseluruh sekolah, kantor pemerintahan serta menempatkan warung jujur di tempat-tempat fasilitas umum.
Dengan demikian diharapkan ke depan, seluruh elemen di negeri ini lebih mengerti dan sadar akan bahaya korupsi. Korupsi ujar Sabar adalah ibarat penyakit kronis yang menggrogoti negeri ini. Jika negeri ini tidak sehat lagi, bagaimana melangkah lebih maju, katanya mengakhiri. (muchtiar)
