Direktur Wahana lingkungan hidup (WALHI) Riau, Hariansyah Usman mengatakan, pemerintah harus menunjukkan komitmennya secara nyata atas keseriusannya menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Riau. Seperti diketahui, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riau dan Kementrian Lingkungan Hidup sudah memproses tiga perusahaan yang melakukan land clearing dengan cara membakar.
“Ini langkah maju dan kita dari LSM di Riau sangat mendukung proses hukum dan tetap akan memantau proses ini agar tidak ada lagi kongkalikong dalam proses penegakan hukumnya sehingga betul-betul menimbulkan efek jera,” kata Hariansyah, Rabu (15/7), di Pekanbaru.
Dukungan ini juga disampaikan Koordinator Jaringan kerja penyelamat hutan Riau (Jikalahari), Susanto Kurniawan. Ia bahkan mengemukakan kerusakan lahan akibat kebakaran dan penghancuran hutan sudah merusak rata-rata 48.416 hektar lahan per tahun dan terjadi di 77 persen di lahan gambut yang kini hanya tersisa 1,6 juta hektar dengan jumlah titik api 86.883.
Selain itu sebanyak 0,22 giga ton gas emisi karbon lepas ke atmosfer atau setara dengan 58 persen pelepasan emisi negara Australia, 30 persen Inggris dan lebih tinggi dari pelepasan emisi Belanda. Sementara dampak langsung terhadap masyarakat Riau yakni rata-rata sebanyak 8 ribu orang setiap tahunnya menderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) dengan 70 persen di antaranya adalah anak-anak berumur di bawah satu tahun.
“Sebanyak 75 persen kebakaran yang terjadi justru di lahan yang lebih dari dua hektar. Karena itu tidak benar kalau ada yang mengatakan kebakaran lahan banyak dilakukan oleh masyarakat. Sementara sejak 1997 hingga sekarang tidak ada satu pun proses hukum terhadap perusahaan yang di areal perkebunannya terdapat titik api,” ujar Susanto, Rabu, (15/7) Pekanbaru.
Sementara itu LSM internasional Greenpeace Asia Tenggara sejak tahun 2007 sudah mengingatkan berbagai pihak agar penghancuran hutan di Riau harus dihentikan terutama gambut. Rusaknya lahan gambut saat ini terjadi karena aktifitas konversi lahan menjadi perkebunan sawit dan HTI milik perusahaan pulp dan paper.
Jurukampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara, Zulfahmi menegaskan, pemerintah harus menghentikan konversi lahan gambut yang karakternya memang mudah terbakar. Dengan kebakaran hutan yang semakin sering terjadi selama paruh pertama 2009 ini, sudah melepaskan gas emisi karbon yang berdampak pada pemanasan global terutama di Riau yang dalam kurun waktu 20 tahun terakhir dengan peningkatan suhu sebesar 2 derejat.
“Terkait dengan PT Duta Palma Group yang sedang diproses, mereka adalah anggota RSPO yang seharusnya mereka menjaga kredibilitas sebagai perusahaan yang punya komitmen keberlanjutan sebuah perusahaan sawit. Ini justru menjadi fakta yang semakin memperburuk citra perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia di pasar international,” tegas Zulfahmi.(rilis)
LSM Desak Adili PT Duta Palma Group
Kiki
Rabu, 15 Juli 2009 - 14:03:41 WIB
Pilihan Redaksi
IndexKabar Gembira, Khusus hanya di Bulan Maret ini KTA PWI Mati Bisa Dipulihkan
Peringati HPN 2024, SMSI Riau Do'a Bersama dan Potong Tumpeng
PWI Riau Syukuran dan Potong Tumpeng Warnai HPN ke 78, Raja Isyam: Refleksi Diri Insan Pers
Pengurus SMSI Riau Silaturahmi ke PHR, Rinta: Kita Siap Dukung Program SMSI
Lampaui Target, Donor Darah PWI Riau Berhasil Kumpulkan 150 Kantong Darah
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Lingkungan
Raih CSR Award Bengkalis, PHR Dinilai Sukses Jaga Ekosistem dan Antisipasi Konflik Gajah-Manusia
Kamis, 09 November 2023 - 16:53:57 Wib Lingkungan
Jumat, PWI Riau-KLHK Gelar "Ngobrol Pintar" Bahas Masalah Perhutanan Sosial
Kamis, 26 Oktober 2023 - 07:46:26 Wib Lingkungan
Dialog dengan Ibu Negara Iriana Jokowi, Bank Sampah Binaan PHR: Gerakan Kami Didukung Penuh!
Senin, 26 Juni 2023 - 12:20:38 Wib Lingkungan
PHR - PCR Kumpulkan Pemuda Riau Bersama Gamal Albinsaid di Riau’s Youth Leader Club
Ahad, 18 Juni 2023 - 20:30:29 Wib Lingkungan