”Saya selaku warga negara yang taat hukum, menghormati dan mendukung setiap upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tapi hendaknya, jangan ada upaya-upaya politisasi dan penghakiman yang berlebihan terhadap Pak Rusli Zainal,” ujar Lukman yang biasa disapa LE itu kepada pers di Jakarta, Kamis (21/2).
Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu menyebut, meski kini Rusli tersangkut masalah hukum, namun jasa-jasa Rusli dalam membangun Riau tidak bisa dilupakan begitu saja.
”Baru di saat Pak Rusli memimpin Riau, pembangunan Riau itu meningkat seperti yang bisa kita lihat dan saksikan hari ini,” ucap LE seraya menambahkan bahwa ia sudah kenal cukup lama dengan Rusli dan tahu betul bagaimana semangat Rusli dalam memajukan pembangunan Riau.
Kalau kita mau melihat ke belakang, sejak Riau resmi menjadi provinsi pada tahun 1958 hingga tumbangnya orde baru dan bergulirnya era reformasi, hampir tidak ada pembangunan yang berarti di Provinsi Riau. Kendati, semua orang di Indonesia ini tahu bahwa Riau adalah lumbung devisa terbesar bagi bangsa Indonesia. Bahkan hingga hari ini, sekitar 43 persen produksi minyak nasional masih berasal dari bumi Riau. Ini belum kontribusi sektor lainnya seperti di sektor kehutanan dan lainnya. Saat ini bahkan ada dua perusahaan kertas (pulp) terbesar di Asia Tenggara beroperasi di Riau.
”Zaman orde baru hanya mimpi bagi anak jati Riau untuk menjadi pemimpin, apalagi jadi gubernur. Semua ketika itu ditunjuk dan ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Tapi apa yang mereka perbuat untuk Riau? Riau hanya dijadikan sapi perahan. Hampir semua hasil kekayaan alam Riau diangkut ke pusat tanpa menyisakan untuk pembangunan Riau,” kisahnya.
Barulah begitu reformasi bergulir, anak jati Riau mendapat kesempatan menjadi pemimpin di negerinya sendiri. ”Dan Pak Rusli membuktikannya dengan menjadi Gubernur Riau. Hari ini, kita bisa melihat bagaimana Pak Rusli memacu pembangunan Riau dalam berbagai bidang. Ini fakta yang harus kita apresiasi,” tegas anggota DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKB di MPR RI ini.
LE mengaku ada pihak-pihak tertentu yang sangat ingin Rusli ”babak-belur.” ”Saya mendengar ada yang sangat haus kekuasaan, lalu menghalalkan semua cara. Bahkan sampai bayar-bayar orang untuk demo Pak Rusli. Ini jelas-jelas tidak sesuai dengan adat budaya Melayu yang santun. Bahkan sekiranya pun Pak Rusli bersalah secara hukum, tidak patut kita menghina-dina beliau,” sarannya.
LE mengatakan, dirinya khawatir, bila kasus hukum yang menimpa Rusli ini terus dipolitisasi secara luar biasa, bisa-bisa terjadi konflik horizontal di Bumi Lancang Kuning. ”Kita semua pasti tidak menginginkan hal itu,” pungkasnya. (rls)
LE Prihatin Kasus Gubernur Riau
Kiki
Kamis, 21 Februari 2013 - 08:44:59 WIB
Pilihan Redaksi
IndexKabar Gembira, Khusus hanya di Bulan Maret ini KTA PWI Mati Bisa Dipulihkan
Peringati HPN 2024, SMSI Riau Do'a Bersama dan Potong Tumpeng
PWI Riau Syukuran dan Potong Tumpeng Warnai HPN ke 78, Raja Isyam: Refleksi Diri Insan Pers
Pengurus SMSI Riau Silaturahmi ke PHR, Rinta: Kita Siap Dukung Program SMSI
Lampaui Target, Donor Darah PWI Riau Berhasil Kumpulkan 150 Kantong Darah
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Politik
PWI Pokja Pekanbaru Beri Pelatihan Jurnalistik Dasar Kepada Siswa SMA Negeri 10
Kamis, 01 Desember 2022 - 16:43:12 Wib Politik
Mappilu PWI Riau Ikuti Raker Pemantau Pemilu, Rusidi: Bawaslu Tidak Bisa Kerja Sendiri
Senin, 01 April 2019 - 07:05:38 Wib Politik
Sosialisasikan Pilgubri 2018 KPU Riau Undang 45 Anggota PWI Riau
Ahad, 10 Juni 2018 - 15:35:16 Wib Politik