KTP Akhirnya Bisa Digunakan Untuk Nyontreng

PEKANBARU (RiauInfo) - Masyarakat yang tidak tercantum di daftar pemiluh tetap (DPT) akhirnya bisa menyontreng pada Pilpres 8 Juli 2009 besok. Sebab Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi UU Pilpres sehingga KTP dan paspor sah digunakan untuk memilih.
Berita ini menjadi headline sejumnlah koran terbitan Pekanbaru Selasa (7/7) ini. Metro Riau misalnya, dalam berita berjudul "Punya KTP Bisa Nyontreng" mengatakan, meski KTP dan paspor bisa digunakan, namun pemilih terdaftar di DPT lebih diutamakan. Berita yang sama juga jadi headline Koran Riau hari ini berjudul "KTP Bisa Dipakai untuk Nyontreng" menyebutkan kepastian final MK ini disampaikan Ketua MK Mahfud MD dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin pukul 17.40 Wib kemaren. Harian Riau Mandiri juga mengangkat berita yang sama sebagai headlinenya berjudul "Pilpres Bisa Pakai KTP dan Paspor". Harian ini mengatakan keputusan ini merupakan hasil dari perjuangan pasangan capres Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. Begitu pula halnya dengan Riau Pos, headlinenya hari ini tentang "Memilih dengan KTP dan KK". Menurut harian ini, dengan adanya keputusan tersebut maka MK batal memutuskan pemilih harus tercatat di DPT. Ini artinya warga yang tak masuk dalam DPT masih tetap bisa memilih. Hal yang sama juga jadi headline Tribun Pekanbaru berjudul "Tiga Capres Merasa Plong". Menurut harian ini keputusan MK yang menyatakan KTP dan Paspor bisa untuk mencontreng membuat ketiga capres merasa plong. KPU Pekanbaru langsung persilahkan warga mendaftar di KPPS. Seorang pemuda yang bekerja sebagai karyawan toko obat di pasar Ujung Batu, Rokan Hulu, tewas tersengat listrik usai buang hajat, Senin (6/7). Saat tersengat listrik, korban sempat terpental hingga tidak berdaya dan tewas. Berita itu menjadi headline Pekanbaru MX hari ini berjudul "Buang Hajat, Tewas". Aksi demo yang dilakukan orangtua murid di SMA Negeri 12 Pekanbaru menjadi headline Pekanbaru Pos hari ini berjudul "SMAN 12 Didemo". Harian ini menyebutkan demo ini dilakukan untuk mendesak panitia transparan karena banyak anak warga sekitar sekolah tak lulus seleksi masuk ke sekolah itu.(ad)

Berita Lainnya

Index