Kronologi Kericuhan Munas Partai Golkar

Kegaduhan kabarnya disebabkan matinya mikropon seluruh peserta Munas. Peserta tidak bisa melakukan intrupsi dengan menggunakan alat pengeras suara. Sehingga peserta rapat berdiri untuk mendapat perhatian dari pimpinan rapat. Akhirnya, seluruh peserta rapat berdiri untuk mengajukan intrupsi dan menyangkal pendapat dari peserta lainnya. Belasan petugas keamanan, akhirnya ditugaskan untuk masuk ke dalam ruang rapat untuk mengendalikan kegaduhan. “Ayo, masuk keruangan,” ajak seseorang yang keluar dari ruang rapat sembari membuka pintu. Sekitar lima menit setelah masuknya belasan petugas keamana, karicuhan belum juga terkendali. “Tenang, tenang semuanya. Duduk semuanya. Saudara-saudara sekalian, Apakah sudah bisa dilanjutkan?,” ajak pimpinan rapat Jusuf Kalla kepada seluruh peserta. Namun, peserta rapat masih tetap berdiri dan menggerombol dibagian sebelah kanan runang rapat. Dalam kerumunan tersebut tampak Ketua Departemen Bidang Organisasi Idrus Marham, berusaha untuk mengendalikan situasi. Beberapa menit kemudian, situasi rapat baru terkendali. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat II Palembang, Muhammad Yansuri mengungkapkan, kegaduhan disebabkan oleh rusaknya alat elektronik (mikrofon). Sound system yang ada di meja pimpinan dan peserta, tidak dapat berfungsi dengan baik. “Jadi, kalau peserta menyampaikan saran atau pendapat, ketua umum (pimpinan rapat-red) tidak bisa mendengar dengan baik karena terjadi gema. Mikrofon pimpinan rapat, bahkan rusah sejak awal pelaksanaan rapat,” tutur Yansuri kepada wartawan di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, kemarin. Dalam proses perbaikan, lanjutnya, rapat pembahasan tatib tetap dilanjutkan. Namun, pada perjalanannya, semua mikrofon yang ada di meja peserta rapat justru tidak dapat digunakan. Karena tidak bisa bicara menggunakan mikrofon, semua peserta berdiri untuk mengungkapkan pendapat. “Kami tidak tahu hal tersebut disengaja atau tidak. Untuk mengetahui adanya kesengajaan dalam insiden tersebut, biar polisi saja yang mengusutnya. Kami positive thinking saja,” kata Yansuri. Plt. Sekretaris DPD I Kalimantan Barat (Kalbar), Hadir Nur mengatakan, kericuhan terjadi ketika peserta rapat membahas pasal 8 tentang hak suara ormas. Pasalnya, ada pihak yang menginginkan seluruh ormas pendiri dan yang didirikan partai golkar hanya mendapat satu suara dan ada yang menginginkan seluruh ormas pendiri dan yang didirikan mendapatkan suara. “Sepertinya, ada calon kandidat tertentu yang turut aktif memainkan pasal ini. Padahal, sejak reformasi organisasi pendiri dan yang didirikan sudah mati suri,” kata Hadir.(ist)