BENGKALIS – Kepala Bagian Humas, Johansyah Syafri, membenarkan jika di beberapa tempat, masyarakat yang terkena banjir hingga saat belum memperoleh bantuan tanggap darurat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis.
Belum disalurkannya bantuan tersebut, kata Johan, bukan disebabkan Pemkab Bengkalis lalai atau tidak peduli. Namun penyebabnya semata-mata karena belum adanya permintaan dari kepala desa/kelurahan atau camat setempat.
“Selagi belum ada data korban yang perlu dibantu dari aparatur setempat, bantuan tersebut belum dapat diberikan. Untuk itu, kepada seluruh kepala desa/lurah atau camat untuk proaktif. Segera menyampaikan permintaan bantuan untuk warganya yang terkena musibah banjir”, harap Johan.
Selain prosedurnya memang begitu, kata Johan lagi, data dan permintaan dimaksud diperlukan agar jumlah bantuan yang akan disalurkan benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.
“Bagaimana Pemkab Bengkalis mau menyalurkan bantuan, kalau yang siapa saja masyarakat perlu bantuan dan berapa jumlahnya, datanya tidak ada”, papar Johan.
Johan menjamin, setiap permintaan bantuan tanggap darurat yang disampaikan akan segera diproses Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-Damkar) atau Dinas Sosial sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab untuk itu.
“Kalau permintaan itu diterima kedua SKPD itu pagi, paling lambat sore bantuan tersebut sudah disalurkan. Jika diterima sore, paling lambat keeseokan harinya. Pokoknya segera dan secepatnya ditindaklanjuti. Sesuai instruksi bupati, tidak boleh ditunda-tunda. Harus diprioritaskan”, ungkap Johan.
Di bagian lain Johan menjelaskan, permintaan agar camat dan kepala desa/lurah yang wilayahnya terkena banjir segera menyampaikan laporan, termasuk jumlah korban dan bantuan tanggap darurat yang diperlukan, sudah sejak lama disampaikan Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh. Secara tertulis hal itu disampaikan Herliyan melalui Surat Nomor 360/BPBDPK/2014/269.
Melalui surat tertanggal 19 Desember 2014 itu, Bupati Bengkalis memang sudah menginstruksikan seluruh camat dan kepala desa/lurah untuk melaporkan segera bahaya banjir dan bahaya lainnya secara berjenjang ke BPBD-Damkar untuk segera dilakukan tindakan penanggulangan.
Johan menambahkan, sejauh ini sudah banyak bantuan tanggap darurat yang diberikan Pemkab Bengkalis. Baik itu yang langsung disampaikan Bupati Bengkalis saat melakukan peninjauan, maupun oleh kedua SKPD tersebut.
“Jadi kalau saat melakukan peninjauan ke lokasi banjir Bupati Bengkalis tidak menyerahkan bantuan kepada masyarakat, bisa saja hal itu terjadi karena bantuan tersebut sudah diserahkan BPD-Damkar atau Dinas Sosial. Atau mungkin saja karena memang belum ada laporan atau permintaan bantuan oleh aparatur setempat”, jelas Johan.
