Kesalahan Pemerintah Pusat, Bukan Pemerintah Daerah

PEKANBARU (RiauInfo) - Sikap saling mendahului dalam mengambil keputusan menaikkan harga diberbagai sektor seakan tak terhindari. Kebutuhan rumah tangga misalnya, telah naik sebelum Bahan Bakar Minyak (BBM) dinaikkan. Meski hanya kenaikkan sedikit, yang jelas belum ada keputusan dari pemerintah.

Begitu juga pasca BBM naik, pihak Organda, Dishub, DPRD, Walikota Pekanbaru baru tadi malam pukul 24.00 Wib menetapkan harga tarip penumpang, para pengelola angkutan umum telah menaikkan terlebih dahulu. Akibat semua ini, masyarakatlah yang menanggung derita. Pengamat Ekonomi dari Unri Detri Karya dalam paparannya Rabu (28/5) mengatakan, meski demikian kita tidak boleh menyalahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusatlah yang salah dalam mengambil kebijakan. Mestinya jauh-jauh hari sebelum kenaikkan BBM, harus ada sosialisai beserta langkah yang akan diambil akibat efek dari kebijakkan itu. Seharusnya sebelum keputusan itu diambil, ada langkah antisipasi yang dikeluarkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sehingga masyarakat benar-benar siap menghadapinya. Minsalnya kebijakan tarif angkot di tiap-tiap daerah, harga sembako dan sebagainya. Tapi semua serba mendadak, kebijakkan pun baru dibuat," kata Detri di ruang DPRD Kota Pekanbaru. Ketika ditanya masalah kewajaran kenaikkan BBM yang diputuskan oleh pemerintah pusat, Detri tidak mempersoalkan masalah itu, menurutnya, pemerintah pusat sudah mempunyai hitung-hitungan seandainya tidak dinaikkan. Mungkin saja jika APBN akan devisit karena banyaknya subsidi yang diberikan. Namun yang terjadi saat ini, pemerintah pusat tidak matang untuk mengantisipasi persoalan. Tambahnya, coba jauh sebelum BBM dinaikkan diberikan dulu sosialisasi. Setelah naik ada langkah-langkah dalam mengatasi gejolak akibat BBM naik. Sehingga masyarakat bisa berpikiran jernih menerimanya. (muchtiar)


Berita Lainnya

Index